Pernyataan singkat dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutkan Kabinet Israel menyetujui kerangka awal kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan di Gaza. (Foto: AFP).
KAIRO, (ERAKINI) – Dalam langkah yang dinilai sebagai tanda kelemahan strategis, Kabinet Israel akhirnya menyetujui kerangka awal kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan di Gaza.
Persetujuan ini datang di tengah tekanan internasional dan situasi militer yang terus memburuk bagi pasukan , menyusul agresi brutal selama dua tahun yang telah meluluhlantakkan wilayah dan memicu kecaman global.
Kesepakatan yang dimediasi oleh sejumlah pihak, termasuk pemerintahan Donald Trump, mengisyaratkan awal dari potensi gencatan senjata jangka panjang. Namun, pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya menyebutkan "persetujuan atas garis besar" tanpa menyampaikan poin-poin krusial lain, termasuk tanggung jawab atas kerusakan besar yang ditimbulkan oleh militer Israel terhadap rakyat Palestina.
Walaupun disebut-sebut sebagai langkah menuju perdamaian, banyak aspek dari kesepakatan ini masih buram—terutama mengenai posisi Hamas pasca-konflik dan siapa yang akan memimpin Gaza. Namun demikian, terlihat jelas bahwa posisi tawar Palestina semakin menguat seiring meningkatnya tekanan global terhadap kebijakan militer Israel yang selama ini dianggap tidak proporsional dan penuh pelanggaran HAM.
Konflik ini bermula pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel. Sebanyak 1.200 orang dilaporkan tewas dan 251 lainnya disandera. Namun, balasan Israel jauh melampaui batas kemanusiaan. Serangan demi serangan diluncurkan ke pemukiman sipil di Gaza, menyebabkan lebih dari 67.000 warga Palestina gugur dan hampir 170.000 mengalami luka-luka, sebagaimana diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Angka tersebut mencerminkan penderitaan luar biasa, terutama karena hampir separuh dari korban tewas merupakan perempuan dan anak-anak.
Di saat pembicaraan kesepakatan berlangsung, agresi Israel tak juga berhenti. Pada Kamis malam, ledakan kembali mengguncang Gaza utara. Sebuah serangan ke gedung hunian di Kota Gaza menewaskan sedikitnya dua warga dan menjebak puluhan lainnya di bawah reruntuhan, menurut laporan Pertahanan Sipil Palestina. Dalam 24 jam terakhir saja, setidaknya 11 orang meninggal dunia dan 49 lainnya terluka akibat bombardir Israel yang tiada henti.
Seorang pejabat militer Israel, dalam kondisi anonim, mengakui bahwa serangan dilakukan terhadap apa yang disebutnya sebagai “ancaman terhadap pasukan”. Namun, Hamas dengan tegas menilai bahwa Israel justru berusaha merusak proses diplomasi yang tengah digagas berbagai pihak.
Dalam pidatonya yang disiarkan secara luas, Khalil Al-Hayya, tokoh senior Hamas sekaligus perunding utama, mengungkapkan poin-poin kunci dari kerangka kesepakatan yang tengah difinalisasi. Di antaranya adalah pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina, pembukaan penuh perbatasan Rafah dengan Mesir, masuknya bantuan kemanusiaan secara bebas, serta penarikan militer Israel dari Jalur Gaza.
Lebih lanjut, Al-Hayya menegaskan bahwa semua tahanan perempuan dan anak-anak Palestina akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Meski belum dijelaskan secara rinci sejauh mana pasukan Israel akan ditarik, Hamas menyatakan bahwa para mediator telah memberikan jaminan kuat bahwa fase militer dalam konflik ini akan diakhiri.
“Dengan penuh keyakinan, hari ini kami mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai untuk menghentikan perang dan mengakhiri agresi brutal terhadap rakyat Palestina,” ujar Al-Hayya dalam pidatonya yang disambut antusias oleh warga Gaza dan para pendukung Palestina di seluruh dunia.
Hamas juga menyampaikan bahwa fokus perjuangan kini akan diarahkan pada penentuan nasib sendiri dan langkah konkret menuju berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, lepas dari penjajahan dan pendudukan.
Dalam perkembangan terkait, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mengirim sekitar 200 personel militer ke Israel. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari misi internasional untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Namun, banyak pihak melihatnya sebagai upaya terselubung untuk mempertahankan pengaruh AS di wilayah tersebut dan mengamankan kepentingan Israel di tengah gejolak politik dan diplomatik.
Para pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa misi ini bersifat sementara dan bertujuan untuk memastikan implementasi kesepakatan. Namun, kehadiran militer asing di tengah ketegangan yang masih panas justru menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik baru.
Walau masih diliputi ketidakpastian, kesepakatan ini menandai titik balik dalam sejarah perlawanan Palestina. Di tengah reruntuhan bangunan dan kehilangan yang tak terhingga, semangat untuk merdeka dan bebas dari pendudukan tidak pernah padam. Kini, dunia mulai melihat bahwa kekuatan militer bukanlah jawaban, dan suara rakyat Palestina tak bisa lagi dibungkam.
