Ilustrasi - Reruntuhan apartemen yang hancur akibat serangan Israel berserakan di area di sebelah rumah Khaled Nassar di kamp pengungsi Jabaliya di Kota Gaza, 9 Februari 2025. Selama 2 tahun konflik Gaza, ternyata Amerika Serikat (AS) menyokong aksi Israel hingga tembus Rp361,15 triliun. (Foto: AP).
WASHINGTON, (ERAKINI) - Sebuah laporan independen yang dirilis bertepatan dengan dua tahun sejak pecahnya agresi Israel di Jalur Gaza mengungkap fakta mencengangkan: Amerika Serikat telah menyalurkan setidaknya USD 21,7 miliar atau Rp361,15 triliun dalam bentuk bantuan militer kepada sejak Oktober 2023. Temuan ini datang dari penelitian terbaru yang dilakukan oleh Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University, melalui inisiatif mereka, Costs of War Project.
Penelitian tersebut menguak bahwa baik pemerintahan Joe Biden maupun sebelumnya Donald Trump, sama-sama bertanggung jawab dalam mendanai kampanye militer Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina—sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak.
Laporan ini didasarkan pada data publik, termasuk dokumen resmi Kongres, dan disebut sebagai salah satu kompilasi paling komprehensif terkait pendanaan perang yang diberikan Washington kepada Tel Aviv dalam konflik berdarah ini.
AS Biayai Penjajahan, Israel Lanjutkan Pembantaian
Penulis laporan menegaskan bahwa tanpa dukungan masif dari AS, Israel hampir mustahil dapat mempertahankan operasi militer skala besar di Gaza yang sangat menguras sumber daya. Bantuan miliaran dolar dari Washington ini mencakup pengiriman senjata, sistem pertahanan, dan bantuan logistik lainnya yang memperkuat dominasi militer Israel di wilayah pendudukan.
Pada tahun pertama konflik, saat Biden masih memegang jabatan, AS disebut telah memberikan USD17,9 miliar. Di tahun berikutnya, USD3,8 miliar tambahan kembali digelontorkan. Sebagian dari bantuan tersebut sudah terealisasi, sementara sisanya direncanakan akan terus dikirim dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan sejumlah perjanjian bilateral jangka panjang.
Tak hanya itu, laporan pendamping juga mengungkap bahwa AS telah membelanjakan tambahan USD10 miliar lebih untuk operasi militer di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, termasuk serangan terhadap Houthi di Yaman dan manuver militer terhadap infrastruktur Iran. Operasi di Iran saja diperkirakan menelan biaya antara USD2 hingga 2,25 miliar hanya dalam satu bulan.
Hingga kini, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi atas temuan ini. Gedung Putih memilih melempar pertanyaan ke Pentagon, yang juga tidak sepenuhnya mengelola keseluruhan dana bantuan tersebut.
Sementara itu, perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas yang difasilitasi di Mesir tengah berlangsung, dengan proposal perdamaian yang diprakarsai AS kabarnya mulai dipertimbangkan. Meski begitu, skeptisisme publik tinggi karena AS sendiri dianggap sebagai bagian dari masalah — bukan solusi.
Penelitian ini juga melibatkan Quincy Institute for Responsible Statecraft, lembaga kebijakan yang dikenal kritis terhadap intervensi militer luar negeri oleh AS. Meski kerap dituduh sebagai anti-Israel oleh kelompok lobi pro-Tel Aviv, Quincy menegaskan bahwa mereka mendorong kebijakan luar negeri yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.
Mereka juga mencatat bahwa skema pendanaan masa depan untuk Israel kemungkinan akan terus meningkat, tergantung dinamika politik dan tekanan lobi dalam negeri AS.
Dengan aliran dana puluhan miliar dolar dan dukungan persenjataan yang masif, AS tak lagi bisa disebut sebagai pengamat netral. Washington telah menjadi sponsor utama dalam agresi brutal yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Di tengah sorotan dunia, dan ketika korban sipil terus berjatuhan setiap harinya di Gaza, fakta-fakta ini semakin memperjelas posisi AS dalam konflik: sebagai kekuatan yang menopang kekerasan, bukan menghentikannya.
