Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, dua tahun 67.000 warga Palestina tewas akibat keganasan Israel, aksi pembantaian di Gaza harus distop.
NEW YORK, (ERAKINI) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, secara tegas menyerukan penghentian segera segala bentuk kekerasan dan agresi militer yang terus berkecamuk di dan wilayah sekitarnya. Dalam pernyataan terbarunya, Guterres mengecam keras tindakan-tindakan yang terus menyebabkan warga sipil tak berdosa menjadi korban brutal dari konflik yang tak kunjung usai.
"Sudah cukup penderitaan ini. Saatnya berhenti menjadikan rakyat sipil sebagai korban dari keputusan politik dan ambisi militer," ujar Guterres dengan nada prihatin yang mendalam.
Pernyataan ini bertepatan dengan peringatan dua tahun peristiwa 7 Oktober, tanggal yang dimaknai berbeda oleh banyak pihak. Di satu sisi, Israel menyebutnya sebagai hari teror, sementara di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan Palestina melihatnya sebagai bagian dari perjuangan panjang melawan penjajahan yang sistematis.
Guterres tak hanya menyoroti nasib para sandera, tetapi juga menyampaikan desakan keras untuk pembebasan tanpa syarat. “Sudah dua tahun para sandera hidup dalam penderitaan. Saya mendengar sendiri jeritan hati keluarga mereka. Namun jangan lupakan, penderitaan terbesar justru menimpa jutaan warga Gaza yang hidup dalam keterpungan dan ketakutan tiap hari,” tambahnya.
Menurut data terkini, invasi militer Israel telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban luka mencapai ratusan ribu, sementara ribuan lainnya diyakini masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan akibat bombardir tiada henti. Guterres menegaskan bahwa angka ini mungkin jauh di bawah kenyataan di lapangan.
"Situasi di Gaza bukan hanya krisis. Ini adalah bencana kemanusiaan dalam skala yang tak terukur—dan dunia membiarkannya terjadi," ujarnya tegas.
Ia juga menyerukan dimulainya proses perdamaian yang nyata, bukan sekadar retorika diplomatik yang gagal mencegah pertumpahan darah. Ia meminta semua pihak untuk mendorong gencatan senjata permanen dan negosiasi damai yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kekuasaan.
Menanggapi proposal perdamaian terbaru dari Presiden AS, Donald Trump, yang menuai kontroversi, Guterres menyatakan bahwa semua inisiatif harus dilandasi prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional—bukan berdasarkan dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya.
"Setelah dua tahun penuh trauma dan kehilangan, dunia harus memilih harapan. Sekarang, bukan nanti," tegasnya.
Guterres menutup pernyataannya dengan pesan kuat: mengenang para korban harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menciptakan perdamaian sejati—bukan perdamaian semu. "Perdamaian hanya akan hadir bila rakyat Palestina dapat hidup dengan martabat, bebas dari penindasan, dan memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan mereka."
