Beberapa sekutu Partai Republik dari Presiden AS Donald Trump menolak beberapa aspek kesepakatan tersebut yang menurut mereka terlalu mirip dengan perjanjian nuklir yang dicapai dengan Iran oleh mantan Presiden Barack Obama. (Foto: Reuters).
WASHINGTON,(ERAKINI) - Presiden Donald Trump menghadapi tekanan politik dan diplomatik yang semakin besar saat berupaya merampungkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian, Trump dijadwalkan mengumpulkan seluruh anggota kabinetnya pada Rabu waktu setempat guna membahas arah negosiasi yang dinilai berada di titik paling krusial.
Trump sebelumnya mengklaim bahwa Washington dan Teheran “hampir mencapai penyelesaian”, bahkan menyebut sebagian besar poin utama telah dinegosiasikan. Namun di balik optimisme tersebut, berbagai persoalan besar ternyata masih menggantung dan memicu kekhawatiran, termasuk di kalangan Partai Republik sendiri.
Presiden AS itu berharap kesepakatan nantinya mampu membuka kembali jalur vital perdagangan energi dunia di Selat Hormuz sekaligus memberinya dasar politik untuk menyatakan kemenangan atas program nuklir Iran. Namun kondisi di lapangan justru menunjukkan risiko besar bahwa perang dapat berakhir tanpa hasil yang benar-benar memuaskan Washington.
Situasi semakin rumit setelah militer AS melancarkan serangan yang disebut Pentagon sebagai operasi “defensif” terhadap lokasi peluncuran rudal dan kapal penebar ranjau milik Iran di wilayah selatan negara tersebut. Pemerintah Amerika mengklaim operasi dilakukan dengan “pengekangan”, tetapi Iran mengecamnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat gencatan senjata.
Marco Rubio menyatakan bahwa pembicaraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz dan perpanjangan gencatan senjata masih membutuhkan beberapa hari lagi. Ia menegaskan Trump hanya akan menerima “kesepakatan yang baik atau tidak sama sekali”.
Di dalam negeri, Trump mulai mendapat kritik keras dari sejumlah tokoh Republik sendiri. Senator Lindsey Graham, Ted Cruz, dan Roger Wicker menilai sejumlah poin negosiasi terlalu menguntungkan Iran dan berpotensi mengulang kesepakatan era Barack Obama yang dulu dibatalkan Trump sendiri.
Dalam rancangan kesepakatan yang beredar, Iran disebut akan menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya tinggi sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun mekanisme penyerahan uranium itu masih belum jelas dan diperkirakan baru akan dibahas lebih lanjut dalam periode negosiasi selama 60 hari ke depan.
Menurut data International Atomic Energy Agency, Iran saat ini memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen, hanya selangkah lagi menuju level senjata nuklir sebesar 90 persen.
Trump sebelumnya sempat menuntut agar Amerika Serikat mengambil alih seluruh stok uranium Iran. Namun belakangan ia melunak dengan membuka opsi penghancuran uranium di bawah pengawasan internasional.
Di sisi lain, konflik juga meluas ke Lebanon. Iran menuntut agar setiap kesepakatan gencatan senjata turut mencakup operasi militer Israel terhadap kelompok Hezbollah. Akan tetapi, pemerintah AS tampaknya tetap memberi ruang bagi Israel untuk melanjutkan operasi yang dianggap sebagai langkah pertahanan diri.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan mengumumkan bahwa militer Israel akan memperdalam operasi di Lebanon.
Sementara itu, Trump juga mencoba mengaitkan negosiasiIran dengan perluasan Abraham Accords. Ia mendorong negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan agar ikut menormalisasi hubungan dengan Israel.
Namun langkah tersebut dinilai terlalu ambisius. Saudi Arabia tetap bersikeras bahwa pembentukan jalur jelas menuju negara Palestina adalah syarat utama sebelum normalisasi dengan Israel bisa dilakukan.
Mantan diplomat senior AS Barbara Leaf menyebut ajakan Trump kepada negara-negara Teluk untuk bergabung dalam Kesepakatan Abraham justru disambut dengan “keheningan yang mengejutkan”.
