Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berbicara dalam rapat pleno kedua Komite Sentral ke-9 Partai Pekerja Korea (WPK) di Pyongyang, Korea Utara. (Foto: Istimewa).
SEOUL, (ERAKINI) – Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Korea Utara (Korut) melontarkan kritik keras terhadap hasil KTT NATO yang digelar pekan ini. Pyongyang menuduh Amerika Serikat
(AS) dan sekutunya semakin memperkuat blok militer serta mempercepat perlombaan senjata yang dinilai mengancam stabilitas global.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan kantor berita pemerintah KCNA pada Sabtu (11/7/2026), Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam para pemimpin NATO yang disebut terus menggambarkan program pertahanan dan hak kedaulatan negara tersebut sebagai ancaman keamanan internasional.
Menurut Pyongyang, aliansi Barat justru menunjukkan komitmen yang semakin besar terhadap konfrontasi global melalui peningkatan anggaran pertahanan dan perluasan kerja sama militer dengan negara-negara mitra di kawasan Asia-Pasifik.
Kecaman Korea Utara muncul setelah KTT NATO di Turki menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama industri pertahanan dan pengadaan militer yang nilainya disebut melampaui 50 miliar dolar AS.
Langkah tersebut berlangsung di tengah dorongan kuat dari Presiden AS Donald Trump agar negara-negara anggota Eropa meningkatkan kontribusi mereka terhadap sistem pertahanan aliansi.
Pyongyang menilai kebijakan tersebut memperlihatkan NATO sebagai organisasi yang semakin berorientasi pada perang dan rivalitas geopolitik. "NATO adalah badan yang berorientasi pada perang dan konfrontasi yang mengejar kepentingan geopolitik eksklusif dengan mengorbankan perdamaian dan keamanan di Eropa maupun Asia-Pasifik," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Korea Utara juga menanggapi meningkatnya kerja sama pertahanan antara Korea Selatan dan negara-negara NATO. Dalam forum tersebut, Presiden Korea Selatan menyatakan harapannya untuk memperluas kolaborasi dengan sekutu NATO, termasuk dalam penelitian teknologi mutakhir dan produksi sistem persenjataan.
Pyongyang menilai langkah tersebut justru memperbesar ketegangan regional. Lebih jauh, Korea Utara menolak tuntutan Barat agar mereka meninggalkan program senjata nuklirnya. Sebaliknya, negara itu berargumen bahwa upaya denuklirisasi seharusnya lebih dahulu diarahkan kepada Korea Selatan dan Jepang yang dinilai berada di bawah payung perlindungan nuklir Amerika Serikat.
Pyongyang juga menyoroti negara-negara anggota NATO yang terlibat dalam skema pembagian senjata nuklir aliansi tersebut.
Pernyataan terbaru ini mempertegas sikap keras Korea Utara yang sebelumnya menegaskan bahwa pembahasan mengenai penghapusan total senjata nuklir mereka sudah tidak relevan lagi. Pada Jumat, KCNA melaporkan bahwa pemerintah Korea Utara telah menetapkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan kemampuan nuklir negara itu, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan pemimpin tertinggi Kim Jong Un yang terus mendorong modernisasi kekuatan militer nasional.
Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa mereka akan terus menjaga kedaulatan, kepentingan keamanan nasional, dan stabilitas kawasan melalui pelaksanaan hak-hak kedaulatan yang dianggap sah menurut perspektif mereka.