Tolak campur tangan asing untuk stabilkan Gaza, PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, Israel-lah yang akan menentukan pasukan asing mana yang boleh masuk ke Jalur Gaza. (Foto: Euronews).
YERUSALEM, (ERAKINI) - Perdana Menteri (PM) IsraelBenjamin Netanyahu kembali memicu kemarahan dunia internasional setelah menyatakan bahwa Israel-lah yang akan menentukan pasukan asing mana yang boleh masuk ke Jalur Gaza dalam skema pembentukan pasukan internasional untuk menjaga gencatan senjata yang rapuh.
Pernyataan ini muncul di tengah rencana gencatan senjata yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang bertujuan menstabilkan situasi di Gaza pascaperang berdarah sejak Oktober 2023. Namun, langkah Netanyahu justru dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan penegasan dominasi militer Israel atas wilayah Palestina yang telah hancur.
Dalam rapat kabinet di Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap memegang kendali penuh atas keamanan nasionalnya, termasuk dalam hal menyeleksi negara mana saja yang boleh ikut serta dalam pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
“Kami yang menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Itu prinsip kami, dan Amerika Serikat juga memahami hal ini,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi pemerintah.
Sementara itu, pemerintahan Trump disebut telah berdiskusi dengan Indonesia, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Azerbaijan mengenai kemungkinan keterlibatan mereka dalam misi multinasional tersebut. Namun, hingga kini belum ada negara Arab yang menyatakan kesediaan karena syarat pelucutan senjata Hamas dianggap sebagai bentuk penyerahan total terhadap Israel.
Netanyahu secara tersirat menolak keterlibatan Turki dalam pasukan internasional, menyusul memburuknya hubungan kedua negara sejak invasi Israel ke Gaza.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan secara terbuka mengecam kampanye militer Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan lebih dari separuh infrastruktur Gaza. “Selama Israel terus membombardir rakyat Palestina, tidak ada ruang untuk kerja sama,” tegas Erdoğan dalam pernyataan sebelumnya.
Kemarahan Turki dan negara-negara mayoritas Muslim lain dianggap sebagai bukti bahwa kehadiran Israel dalam proses perdamaian hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang tengah berkunjung ke Israel untuk memperkuat proses gencatan senjata, mengatakan bahwa pasukan internasional hanya boleh terdiri dari negara-negara yang “membuat Israel merasa nyaman.”
Pernyataan itu memicu kritik keras dari pengamat Timur Tengah yang menilai bahwa AS dan Israel secara terang-terangan ingin mengendalikan Gaza tanpa melibatkan suara rakyat Palestina sendiri.
Rubio juga menegaskan bahwa masa depan pemerintahan Gaza akan dirumuskan bersama Israel dan sekutunya — tanpa melibatkan Hamas, kelompok yang saat ini masih menjadi kekuatan politik dominan di wilayah tersebut.
Di tengah negosiasi politik yang berlarut, penderitaan warga Gaza masih berlanjut. Pemerintah Israel mengklaim Hamas mengetahui lokasi 13 jenazah sandera Israel yang diyakini tewas sejak perang dimulai.
Namun, pihak Palestina menegaskan bahwa banyak lokasi di Gaza sudah berubah menjadi puing-puing, sehingga upaya pencarian menjadi nyaris mustahil. Israel akhirnya mengizinkan tim teknis Mesir dan Palang Merah masuk untuk membantu proses pencarian di wilayah “garis kuning”, area yang sebelumnya ditarik mundur pasukan Israel sesuai peta gencatan senjata versi Trump.