PBB Sebut Israel Punya Tujuan Bawa Perubahan Demografis Permanen ke Tepi Barat dan Gaza

Selama setahun terakhir, operasi militer Israel di wilayah utara Tepi Barat dilaporkan telah memaksa sekitar 32.000 warga Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka. Di sejumlah lokasi lain di kawasan tersebut, komunitas penggembala Badui juga dilaporkan terpaksa mengungsi akibat meningkatnya intimidasi dan kekerasan oleh pemukim Israel.

Wilayah yang terdampak antara lain daerah sekitar Mikhmas di timur Ramallah serta Ras Ein Al-Auja di Lembah Yordania. Sejak awal tahun, tekanan terhadap warga Palestina di area-area tersebut dilaporkan semakin meningkat.

Saat ini, Tepi Barat dihuni sekitar tiga juta warga Palestina. Di sisi lain, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di berbagai permukiman dan pos terdepan di wilayah itu. Permukiman tersebut secara luas dipandang ilegal berdasarkan hukum internasional.

Pemerintah Israel juga meluncurkan sejumlah kebijakan baru yang mendapat dukungan dari menteri-menteri sayap kanan. Di antaranya adalah proses pendaftaran tanah di Tepi Barat sebagai “tanah negara” serta pemberian izin bagi warga Israel untuk membeli lahan secara langsung. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai negara dan juga dari kelompok seperti Hamas.

Menurut laporan lembaga pemantau permukiman Israel, Peace Now, pemerintah Israel mencatat rekor baru dengan menyetujui pembangunan 54 permukiman pada tahun 2025. Israel sendiri telah menguasai Tepi Barat sejak 1967.

Di Jalur Gaza, dampak konflik yang pecah setelah serangan besar-besaran oleh Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 telah menyebabkan sebagian besar dari sekitar 2,2 juta penduduk wilayah itu mengungsi sedikitnya satu kali.

Dalam laporan terbarunya, kantor hak asasi manusia PBB menyebut bahwa serangan intensif, penghancuran kawasan permukiman secara luas, serta pembatasan bantuan kemanusiaan mengindikasikan adanya tujuan untuk mengubah struktur kependudukan Gaza secara permanen.

Menteri Keuangan Israel dari kalangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, pada Februari lalu juga menyatakan dukungannya terhadap dorongan emigrasi warga Palestina dari wilayah tersebut. Ia bahkan menyuarakan keinginan untuk mengakhiri implementasi Perjanjian Oslo dan mendorong langkah menuju kedaulatan Israel penuh atas wilayah yang ia sebut sebagai Yudea dan Samaria, istilah yang merujuk pada Tepi Barat.

Smotrich menilai tidak ada alternatif jangka panjang selain pendekatan tersebut. Ia sendiri diketahui tinggal di salah satu permukiman Israel di Tepi Barat.

Sementara itu, peneliti dari lembaga kajian Palestina Al-Shabaka, Fathi Nimer, menyebut bahwa strategi yang terlihat saat ini sejalan dengan ungkapan yang kerap digunakan untuk menggambarkan kebijakan permukiman Israel: menguasai lahan seluas mungkin dengan populasi Arab seminimal mungkin.

Situasi ini terus menjadi sorotan komunitas internasional, terutama terkait implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan masa depan solusi dua negara yang selama ini didorong dalam diplomasi global.