PM Israel Benjamin Netanyahu berbicara saat konferensi pers di Yerusalem, 10 Agustus 2025. (Foto: Reuters).
JAKARTA, (ERAKINI) - Di tengah krisis kemanusiaan yang masih menghantui Jalur Gaza, Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu justru mengumumkan persetujuan kesepakatan ekspor gas bernilai fantastis dengan Mesir. Kesepakatan tersebut disebut-sebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Israel, dengan nilai hampir 35 miliar dolar AS atau setara ratusan triliun rupiah.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Rabu, Netanyahu menyatakan bahwa dirinya telah menyetujui kontrak gas senilai 112 miliar shekel, sekitar 34,7 miliar dolar AS. Dari total nilai tersebut, ia mengklaim sekitar 58 miliar shekel atau setara 18 miliar dolar AS akan langsung masuk ke kas negara Israel.
“Hari ini saya menyetujui kesepakatan gas terbesar dalam sejarah Israel,” ujar Netanyahu. Ia menambahkan bahwa kerja sama ini melibatkan perusahaan energi asal Amerika Serikat, Chevron, bersama mitra Israel yang akan menyalurkan gas alam ke Mesir.
Menteri Energi Israel, Eli Cohen, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa perjanjian ini merupakan ekspor terbesar yang pernah dicapai negaranya, sekaligus tonggak penting bagi industri energi Israel.
Netanyahu mengklaim dana hasil kesepakatan ini akan digunakan untuk memperkuat berbagai sektor domestik, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan. Ia juga menyebut perjanjian tersebut sebagai langkah strategis untuk mengokohkan posisi Israel sebagai kekuatan energi utama di kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, pada Agustus lalu, perusahaan Israel NewMed Energy telah mengumumkan penandatanganan kontrak jangka panjang dengan nilai serupa untuk memasok gas alam ke Mesir. Melalui kesepakatan ini, total pasokan gas ke Mesir diproyeksikan meningkat hingga mencapai 130 miliar meter kubik.
CEO NewMed Energy, Yossi Abu, menyebut perjanjian tersebut sebagai “momen bersejarah” bagi sektor gas alam Israel. Menurutnya, kontrak ini akan menjamin keberlanjutan investasi serta memberikan stabilitas regulasi bagi industri energi Israel dalam jangka panjang.
Namun, di balik euforia ekonomi tersebut, kritik keras muncul dari dalam negeri Israel sendiri. Lembaga swadaya masyarakat Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas menyuarakan keprihatinan mendalam atas proses persetujuan kesepakatan raksasa ini. Mereka mempertanyakan transparansi pemerintah dan mendesak agar seluruh rincian perjanjian dibuka ke publik.
LSM tersebut menuntut penjelasan mengenai dampak kesepakatan terhadap cadangan gas jangka panjang Israel serta potensi pengaruhnya terhadap harga energi yang harus ditanggung masyarakat.
Pengumuman kesepakatan gas bernilai raksasa ini pun menuai sorotan global, terutama karena disampaikan saat Gaza masih dilanda penderitaan akibat blokade, serangan militer, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Di saat jutaan warga Palestina berjuang untuk bertahan hidup, aliran gas dan keuntungan ekonomi justru mengalir deras, menegaskan kontras tajam antara kepentingan ekonomi dan tragedi kemanusiaan yang belum juga berakhir.
