Pemerintah Portugal akan berkonsultasi dengan presiden dan parlemen mengenai masalah pengakuan Negara Palestina di PBB pada bulan September, ungkap kantor Perdana Menteri Luis Montenegro, Kamis (31/7/2025). (Foto: AFP).
LISBON, (ERAKINI) - Pemerintah Portugal akan berkonsultasi dengan presiden dan parlemen mengenai masalah pengakuan Negara Palestina di PBB pada bulan September, ungkap kantor Perdana Menteri Luis Montenegro, Kamis (31/7/2025).
“Portugal sedang mempertimbangkan pengakuan negara Palestina, sebagai bagian dari prosedur yang dapat diselesaikan selama pekan tingkat tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80, yang akan diselenggarakan di New York pada bulan September," demikian pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Inggris menyatakan akan mengakui negara Palestina sebelum sidang Majelis Umum PBB pada bulan September, jika Israel tidak menghentikan perang dan terus menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Keputusan Inggris ini muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina. "Kami akan mengakui negara Palestina sebelum Sidang Umum PBB kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan," Perdana Menteri Inggris Keir Starmer usai rapat darurat kabinet dilansir Al Jazeera, Rabu (30/7/2025).
Starmer mengatakan kondisi di Gaza sudah tidak tertahankan dan semakin memperkecil harapan atas solusi dua negara. Ia menyebut langkah pengakuan ini sebagai bagian dari upaya mengubah kondisi di lapangan dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah Gaza.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, yang saat ini berada di New York dalam konferensi yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi untuk mendorong solusi dua negara, menyatakan bahwa keputusan ini memiliki dimensi historis. “Dengan sejarah di pundak kita, pengakuan ini adalah langkah penting, terutama karena Inggris memiliki peran besar dalam terbentuknya Israel melalui Deklarasi Balfour 1917,” ujar Lammy.
Keputusan Inggris ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik dan politik dalam negeri atas tindakan militer Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Sedangkan Israel menyebut ofensifnya sebagai respons atas serangan yang dipimpin Hamas yang menewaskan 1.139 warga Israel, namun berbagai kelompok HAM menilai aksi Israel sebagai genosida.
Starmer menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina telah lama menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh dan merupakan pilar utama dari inisiatif perdamaian yang dikembangkan pemerintah. “Seperti yang tercantum dalam manifesto pemilu kami, kenegaraan Palestina adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Ini bukan hadiah dari negara tetangga mana pun dan juga penting bagi keamanan jangka panjang Israel,” bunyi pernyataan dari kantor perdana menteri.
“Kami berkomitmen untuk mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian yang diperbarui yang menghasilkan solusi dua negara, dengan Israel yang aman dan terlindungi berdampingan dengan Negara Palestina yang layak dan berdaulat,” lanjutnya.
