Dunia Bersatu, 142 Negara Dukung Palestina Merdeka, Israel Hadapi Kecaman Internasional

“Deklarasi New York” yang diadopsi dalam pemungutan suara tersebut menyerukan berdirinya negara Palestina bebas dari kontrol Hamas, langkah yang dalam konteks internasional dianggap sebagai upaya memperkuat tekanan terhadap Israel agar menghentikan operasi militernya di Gaza. Operasi tersebut, menurut data dari pihak kesehatan setempat, telah menewaskan lebih dari 64.000 jiwa, melukai puluhan ribu, dan memperburuk krisis kemanusiaan termasuk kekurangan pangan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai adopsi deklarasi itu sebagai bukti bahwa komunitas global mulai “mengukir jalur yang tak terelakkan ke arah perdamaian Timur Tengah.” Ia menegaskan bahwa masa depan yang damai dan aman bagi dua bangsa — Palestina dan Israel — berdiri sebagai impian yang mesti diwujudkan. Komentar ini ia sampaikan melalui unggahan di platform X pada Jumat malam.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menyambut gembira hasil suara tersebut. Mereka menyebut bahwa deklarasi ini mempertegas tekad dunia untuk membangun masa depan damai di mana rakyat Palestina memperoleh hak mereka yang sah untuk mendirikan negara merdeka menurut batas wilayah tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dalam isi deklarasi hasil konferensi internasional yang diprakarsai Arab Saudi dan Prancis di PBB pada bulan Juli, beberapa tuntutan utama adalah:

• Penghentian tembakan (gencatan senjata) di Gaza;
• Pembebasan semua sandera;
• Pelucutan senjata Hamas dan penyerahan persenjataannya ke Otoritas Palestina di bawah pengawasan internasional;
• Pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Deklarasi itu juga mencakup gagasan normalisasi hubungan antar Israel dan negara-negara Arab, serta pembentukan “misi stabilisasi internasional sementara” di Palestina—ditugaskan oleh Dewan Keamanan PBB—yang tugasnya membantu warga sipil Palestina dan mengalihkan tanggung jawab keamanan kepada Otoritas Palestina.

Pemungutan suara tersebut membuka jalan bagi penyelenggaraan konferensi satu hari di PBB yang akan dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis pada 22 September. Konferensi ini akan dihadiri sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Belgia, dan Australia, yang telah menyatakan komitmennya untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Resolusi yang secara resmi dikenal sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu disetujui Jumat lalu dengan dukungan 142 negara, ditolak oleh 10 negara termasuk Israel dan Amerika Serikat, serta 12 negara abstain.

Meskipun mendapat penolakan dari pihak Israel dan sekutunya, deklarasi ini diakui sebagai kemenangan diplomatik besar Arab Saudi. Liga Arab juga memberikan dukungan penuh, dan deklarasi awalnya ditandatangani pada Juli oleh 17 anggota PBB, cukup banyak dari kawasan Arab.

Israel dan Amerika Serikat mengecam keras hasil suara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut deklarasi ini sebagai “aib”, menyatakan bahwa Israel “menolak sepenuhnya” dan mengatakan Majelis Umum PBB telah berubah menjadi “sirkus politik yang jauh dari kenyataan”. Sementara itu, Morgan Ortagus, perwakilan khusus AS untuk Timur Tengah, menyebut penerimaan deklarasi sebagai “aksi publisitas yang salah waktu” dan menuduh deklarasi itu menguntungkan Hamas serta melemahkan jalur diplomasi dalam menghentikan perang.

Hamas menolak melucuti senjatanya kecuali Palestina yang merdeka telah diakui secara nyata.

Di latar konflik militer dan retorika yang memanas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberi tindakan-tindakan yang kontroversial: menyetujui serangan udara terhadap target Hamas di Qatar, menandatangani perjanjian perluasan permukiman E1 di Tepi Barat sebelum pemungutan suara PBB, serta menyatakan bahwa “tidak akan ada negara Palestina.” Semua langkah ini dianggap oleh pengamat sebagai upaya untuk menyabotase kemungkinan lahirnya negara Palestina merdeka.