Truk-truk pengangkut bantuan menuju Gaza melintasi perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza pada 12 Oktober 2025. (Foto: Reuters)
YERUSALEM, (ERAKINI) – Pemerintah Israel dikabarkan akan membuka kembali perlintasan Rafah di selatan Jalur Gaza pada Rabu, untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dari Mesir. Informasi ini disampaikan oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN, di tengah tekanan internasional terhadap Tel Aviv terkait krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah tersebut.
Menurut laporan tersebut, sekitar 600 truk bantuan kemanusiaan direncanakan akan memasuki Gaza, dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga kemanusiaan global, sektor swasta, serta sejumlah negara donor. Namun, KAN tidak merinci sumber informasi ataupun jadwal teknis distribusi bantuan.
Pembukaan kembali perlintasan ini terjadi di tengah kekhawatiran yang semakin mendalam terhadap kondisi warga Gaza, yang telah hidup dalam keterbatasan ekstrem selama lebih dari dua tahun akibat blokade dan serangan militer yang dilakukan Israel. Situasi ini diperburuk sejak serangan yang dilancarkan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dijadikan dalih oleh Israel untuk melancarkan operasi militer berskala luas di Gaza.
Berbagai organisasi kemanusiaan dan badan PBB telah berkali-kali mendesak Israel untuk membuka akses bantuan ke Gaza, terutama melalui Rafah yang merupakan salah satu pintu utama distribusi logistik. Krisis pangan, kurangnya obat-obatan, dan runtuhnya infrastruktur sipil telah mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi lebih dari dua juta warga Palestina.
Pada Agustus lalu, PBB secara resmi menyatakan bahwa Gaza menghadapi bencana kelaparan. Namun, pemerintah Israel menolak klaim tersebut, meski data lapangan menunjukkan kondisi yang mengarah pada darurat kemanusiaan.
Pembukaan Rafah Dikaitkan dengan Pertukaran Jenazah
Laporan KAN juga menyebutkan bahwa keputusan Israel untuk membuka kembali Rafah dipicu oleh penyerahan jenazah empat sandera oleh Hamas pada Selasa malam. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku Jumat lalu.
Sesuai perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, kelompok Hamas disebutkan akan menyerahkan semua sandera—baik yang masih hidup maupun yang telah gugur—dalam waktu 72 jam sejak kesepakatan mulai berlaku.
Meski 20 sandera hidup telah dikembalikan sesuai tenggat waktu, hanya delapan jenazah dari total 28 orang yang telah wafat yang baru diserahkan. Sumber Israel menyatakan bahwa empat jenazah tambahan akan diserahkan pada Rabu, meskipun Hamas belum mengonfirmasi kabar tersebut secara resmi.
Ancaman Blokade Kembali dari Menteri Ekstremis Israel
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel yang dikenal memiliki pandangan sayap kanan keras, Itamar Ben Gvir, mengancam akan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza apabila Hamas tidak segera menyerahkan seluruh jenazah tentara Israel yang masih berada di wilayah Palestina tersebut.
Pernyataan ini memicu kecaman dari berbagai pihak karena dinilai menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat tawar-menawar politik, yang melanggar prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum internasional.
Pembukaan kembali Rafah, meskipun bersifat sementara dan terbatas, mencerminkan tingginya tekanan internasional terhadap Israel. Banyak pihak menilai bahwa tindakan blokade total yang dilakukan oleh Tel Aviv terhadap Gaza merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil, yang secara tegas dilarang oleh hukum humaniter internasional.
Di tengah penderitaan yang belum usai, solidaritas global terhadap rakyat Palestina terus mengalir. Seruan untuk gencatan senjata permanen, penghentian blokade, dan akses penuh terhadap bantuan semakin nyaring terdengar dari berbagai penjuru dunia.
