Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan konferensi pers bersama di Ruang Makan Negara di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 29 September 2025. (Foto: Reuters).
WASHINGTON, (ERAKINI) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuai kontroversi setelah mengumumkan bahwa dirinya dan , , telah sepakat terhadap sebuah rencana yang mereka klaim sebagai "perdamaian komprehensif" untuk Jalur . Namun, di balik narasi damai tersebut, banyak pihak menilai inisiatif ini justru semakin memperkuat dominasi atas wilayah dan mengabaikan keadilan sejati bagi rakyat .
Rencana yang diumumkan Trump usai pertemuannya dengan Netanyahu di Washington itu disebut-sebut telah dikirimkan kepada sejumlah pemimpin negara-negara Arab. Dokumen tersebut menyerukan penghentian sementara agresi, pelucutan senjata kelompok perlawanan Hamas, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap—namun semua itu hanya akan terjadi setelah persyaratan yang berat sebelah terpenuhi.
Trump menyatakan bahwa persetujuan dari semua pihak sudah "hampir tercapai," meskipun Hamas sendiri belum menyetujui isi proposal tersebut. Dalam pernyataannya, Trump justru berharap Hamas tunduk pada syarat-syarat yang dirancang tanpa melibatkan suara rakyat Palestina secara menyeluruh.
Isi rencana 20 poin itu memuat ketentuan bahwa penarikan militer Israel dari Gaza akan beriringan dengan pembebasan sandera terakhir yang ditahan oleh Hamas. Dalam periode awal, gencatan senjata akan diberlakukan. Namun, skema ini juga mencantumkan pengerahan "pasukan stabilisasi internasional" dan pembentukan pemerintahan transisi yang ironisnya dipimpin langsung oleh Trump, aktor yang selama ini dikenal mendukung pendudukan Israel.
Lebih jauh, rencana ini menuntut pelucutan total senjata dari kelompok perlawanan Palestina dan pelarangan peran politik mereka di masa depan. Sebagai ganti, mereka yang bersedia menerima dominasi Israel dan hidup "secara damai" akan diberikan amnesti. Namun, tidak disebutkan adanya akuntabilitas atas kejahatan perang yang dilakukan Israel atau jaminan bagi rakyat Gaza untuk menentukan nasib sendiri secara adil.
Setelah penarikan militer, disebutkan bahwa perbatasan Gaza akan dibuka untuk bantuan dan investasi. Namun, hal ini dipandang banyak pengamat sebagai upaya menciptakan ketergantungan ekonomi sambil melanggengkan kontrol politik dan keamanan Israel atas wilayah tersebut.
Trump juga mengklaim bahwa, tidak seperti gagasan sebelumnya, rencana ini tidak akan memaksa warga Palestina pergi dari Gaza. Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa berbagai proyek yang dikampanyekan AS dan Israel sebelumnya justru menyebabkan pemindahan paksa dan penderitaan massal bagi warga sipil Palestina.
Trump mengumumkan bahwa ia telah bertemu dengan sejumlah pemimpin Arab di PBB dan menyatakan secara bombastis di media sosial bahwa “semua sepakat untuk sesuatu yang luar biasa.” Namun, suara rakyat Palestina sendiri tampaknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam skema ini.
Netanyahu, dalam pidato menantangnya di PBB, bahkan bersumpah untuk menuntaskan serangan terhadap Hamas dan kembali menolak pengakuan terhadap negara Palestina—yang belakangan justru mulai diakui oleh sejumlah negara Barat.
Kendati Trump dikenal sebagai sekutu erat Netanyahu, laporan terakhir menunjukkan ketegangan antara keduanya, terutama setelah Israel melakukan serangan terhadap anggota Hamas di Qatar, yang merupakan sekutu penting AS. Trump juga sempat memperingatkan Netanyahu agar tidak meneruskan rencana aneksasi Tepi Barat, langkah yang jelas-jelas menghancurkan harapan terhadap lahirnya negara Palestina merdeka.
Namun demikian, peringatan tersebut lebih terlihat sebagai upaya menjaga citra internasional AS ketimbang pembelaan sejati terhadap hak-hak Palestina.
Sementara para pemimpin dunia duduk berdiskusi di ruang-ruang mewah, serangan Israel di Jalur Gaza masih terus berlangsung. Menurut laporan dari badan pertahanan sipil Gaza, sedikitnya empat warga sipil kembali tewas akibat serangan di Khan Yunis baru-baru ini.
Di sisi lain, keluarga para sandera Israel mendesak Trump agar tetap bersikukuh menjalankan rencananya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap jutaan warga Palestina yang telah hidup dalam pengepungan dan penderitaan selama bertahun-tahun.
Masyarakat Gaza sendiri menyambut inisiatif ini dengan skeptisisme mendalam. “Saya tak punya harapan dari Trump. Ia selalu berdiri di belakang Netanyahu dalam upaya memusnahkan Gaza dan menggusur kami demi proyek-proyek pembangunan yang tidak kami minta,” ujar Mohammed Abu Rabee, 34 tahun, mengacu pada rencana lama Trump yang ingin mengubah Gaza menjadi kawasan wisata ala "Riviera Timur Tengah".
Peneliti senior dari Middle East Institute, Natan Sachs, menyatakan bahwa meskipun Netanyahu condong untuk melanjutkan operasi militer hingga Hamas benar-benar dikalahkan, Trump memiliki peluang untuk menekannya ke arah sebaliknya. Namun, pertanyaannya: apakah Trump benar-benar berniat menegakkan perdamaian yang adil, atau hanya menciptakan stabilitas semu demi kepentingan politik dan ekonomi AS-Israel?
Konflik ini bermula dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.219 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil. Sebagai balasan, Israel melancarkan pemboman massif ke Jalur Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina, mayoritas juga warga sipil—angka yang dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Gaza dan dinyatakan kredibel oleh PBB.
