Sidang Kongres Panas! Menhan AS Hegseth Dicecar soal Biaya Perang Iran dan Gelombang Pemecatan Jenderal

Menurut data Pentagon yang disampaikan kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, perang tersebut sejauh ini telah menelan biaya USD25 miliar. Angka itu muncul dalam sidang panas yang sejatinya membahas proposal anggaran militer tahun 2027, yang akan menaikkan belanja pertahanan ke rekor USD1,5 triliun.

Saat anggota Partai Republik fokus membahas rincian anggaran pertahanan dan menyatakan dukungan terhadap operasi di Iran, kubu Demokrat justru menggempur Hegseth dan Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan, terkait membengkaknya biaya perang, berkurangnya stok amunisi penting AS, serta pengeboman sekolah yang menewaskan anak-anak.

Sejumlah legislator juga mempertanyakan hubungan Presiden Trump dengan sekutu serta alasan pemerintah yang terus berubah soal konflik tersebut.

Hegseth menepis kritik itu sebagai serangan politik dan menegur para anggota parlemen yang mendesaknya memberi jawaban. “Tantangan terbesar, musuh terbesar yang kami hadapi saat ini adalah ucapan sembrono, lemah, dan pesimistis dari Demokrat di Kongres serta beberapa Republik,” kata Hegseth dilansir AP.

Demokrat Tekan Hegseth soal Alasan Perang
Sidang pada Rabu berlangsung hampir enam jam. Selain perang Iran, Hegseth juga diserang soal pemecatan sejumlah pejabat tinggi militer.

Dalam salah satu momen tegang, Hegseth mengatakan fasilitas nuklir Iran telah “dihancurkan total” dalam serangan AS pada 2025. 

Pernyataan itu memicu pertanyaan dari anggota Demokrat senior Adam Smith, yang menilai alasan memulai perang kurang dari setahun kemudian menjadi tidak masuk akal.

“Kita harus memulai perang ini, seperti yang Anda katakan 60 hari lalu, karena senjata nuklir adalah ancaman yang sangat dekat. Sekarang Anda bilang semuanya sudah dihancurkan total?” kata Smith.

Hegseth menjawab bahwa Iran “belum menyerahkan ambisi nuklirnya” dan masih memiliki ribuan rudal. Smith menilai perang itu “membuat AS kembali ke titik yang sama seperti sebelumnya.”

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran—jalur penting pengiriman minyak dunia—telah memicu lonjakan harga bahan bakar dan menjadi ancaman politik bagi Partai Republik menjelang pemilu sela. AS kini memberlakukan blokade laut terhadap pengiriman Iran, sementara tiga kapal induk Amerika ditempatkan di Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun.

Demokrat menuduh Hegseth menyesatkan publik soal alasan perang dan mengatakan kenaikan harga bensin kini membebani jutaan warga Amerika.

“Menteri Hegseth, Anda telah berbohong kepada rakyat Amerika tentang perang ini sejak hari pertama, dan presiden juga,” kata anggota DPR dari California John Garamendi. Ia menyebut perang itu sebagai “bencana geopolitik”, “kesalahan strategis”, dan “luka yang dibuat sendiri oleh Amerika.”

Hegseth balik menyerang komentar tersebut. “Anda sebenarnya mendukung siapa di sini?” katanya. “Kebencian Anda terhadap Presiden Trump membutakan Anda terhadap keberhasilan perang ini.”

Hegseth Bela Pemecatan Pejabat Militer
Hegseth juga mendapat tekanan keras dari anggota Demokrat Chrissy Houlahan dari Pennsylvania terkait keputusannya mencopot Jenderal Randy George, perwira tertinggi Angkatan Darat AS.

Houlahan mengatakan George sangat dihormati di kalangan militer maupun Kongres dan menanyakan alasan pemecatan itu. Jawaban Hegseth bahwa “kepemimpinan baru dibutuhkan” dianggap tidak memuaskan.

“Anda tidak punya cara menjelaskan mengapa memecat salah satu sosok paling berprestasi dan luar biasa,” kata Houlahan, sebelum dipotong Hegseth. “Kami membutuhkan kepemimpinan baru,” jawab Hegseth.

Pentagon bulan ini juga mengumumkan Menteri Angkatan Laut John Phelan mengundurkan diri. Sebelumnya Hegseth telah mencopot Laksamana Lisa Franchetti, pejabat tertinggi Angkatan Laut, Jenderal Jim Slife, wakil pimpinan Angkatan Udara, dan lainnya. Sementara Trump memecat Jenderal Charles “CQ” Brown Jr. sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan.

Anggota Republik Don Bacon dari Nebraska mengatakan Hegseth memang berwenang melakukan pergantian personel, tetapi ia mengaku ikut merasakan “kekhawatiran bipartisan” atas gelombang pemecatan tersebut.