Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran terhadap Voice of America (VOA) dan beberapa lembaga penyiaran lain yang didanai AS. Foto: AP
JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran terhadap Voice of America (VOA) dan beberapa lembaga penyiaran lain yang didanai AS.
Direktur VOA Michael Abramowitz, mengonfirmasi bahwa semua karyawan telah diberhentikan () sementara. Keputusan ini muncul tak lama setelah Kongres meloloskan RUU pendanaan terbaru pada Jumat malam, yang memicu instruksi dari Trump untuk mengurangi fungsi beberapa lembaga pemerintah, termasuk Badan Media Global AS, yang menaungi , Radio Free Europe/Radio Liberty, dan Radio Marti.
Pada Sabtu pagi waktu setempat, Kari Lake, calon gubernur Arizona yang kalah dan penasihat senior lembaga tersebut, mengungkapkan melalui unggahan di X (Twitter) bahwa seluruh karyawan harus memeriksa email mereka. Hal ini bertepatan dengan pemberitahuan untuk menempatkan staf VOA pada cuti administratif berbayar.
"Untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor dibungkam," kata Michael Abramowitz dikutip dari kantor berita AP, Minggu (16/3/2025), sembari menambahkan bahwa hampir seluruh staf VOA, yang berjumlah 1.300 orang telah diberhentikan.
VOA adalah penyiar internasional multimedia milik pemerintah AS yang menyiarkan beragam program dalam 53 bahasa sejak tahun 1942. Berpusat di Washington DC, VOA memiliki ratusan koresponden dan jaringan stringer yang tersebar di seluruh dunia.
VOA menyiarakan lebih dari 1.000 jam program berita, informasi, pendidikan, dan budaya setiap minggu ke lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Selain itu VOA juga meyebarluaskan misinya lewat jaringan stasiun afiliasi, yakni stasiun lokal tersebar di ribuan kota, sehingga mampu mencapai lebih dari 93 juta pendengar di dunia.
VOA dikenal sebagai agen media yang mempromosikan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia dengan menyampaikan berita dan informasi yang objektif dan berimbang, terutama untuk negara-negara yang dikelola oleh rezim otoriter.
Kelompok advokasi pers, Reporters Without Borders, mengecam keputusan ini sebagai pengkhianatan terhadap peran AS yang lama sebagai pembela informasi bebas. Ia mendesak pemerintah AS untuk memulihkan VOA.
Selain itu, Agency for Global Media juga mengirimkan pemberitahuan penghentian hibah kepada Radio Free Asia dan program-program lain yang dikelola lembaga tersebut. Voice of America dan jaringan penyiaran seperti Radio Free Asia, Radio Free Europe, dan Radio Marti sudah lama memberikan informasi kepada negara-negara dengan rezim otoriter seperti China, Korea Utara, dan Rusia.
"Pembatalan perjanjian hibah Radio Free Europe/Radio Liberty adalah hadiah besar bagi musuh-musuh Amerika," kata Stephen Capus, Presiden dan CEO dari jaringan tersebut.
Pengurangan anggaran ini menjadi pukulan telak bagi tatanan global pasca-Perang Dingin yang telah lama didukung oleh bipartisan. Langkah Trump ini semakin mempertegas ketegangan antara kebijakan luar negeri AS dan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang mempengaruhi citra internasional Amerika Serikat.
Mantan Presiden dan CEO Radio Free Europe/Radio Liberty, Thomas Kent, mengingatkan bahwa tanpa penyiaran internasional seperti VOA, lebih sulit bagi Amerika untuk menyampaikan pesannya kepada dunia, terutama kepada lawan politik dan negara-negara yang menganggap AS sebagai musuh.
Kari Lake, yang telah ditunjuk Trump sebagai penasihat senior untuk Agency for Global Media, memposting video di X yang menyoroti upaya pemotongan biaya, tanpa merinci dampaknya terhadap karyawan dan misi VOA. Dalam video tersebut, Lake membahas langkah-langkah penghematan, termasuk upaya membatalkan kontrak sewa gedung selama 15 tahun yang disewa oleh VOA.
Selain itu, pemerintah Trump juga melarang VOA untuk menggunakan materi dari organisasi berita independen seperti The Associated Press (AP). Pemerintah telah mengambil kendali atas organisasi berita yang meliput presiden dan bahkan menyelidiki organisasi berita besar seperti CBS.
Langkah pemangkasan ini turut mencakup lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang kurang dikenal, seperti Woodrow Wilson International Center for Scholars dan United States Interagency Council on Homelessness, yang juga terkena dampak dari kebijakan pengurangan anggaran ini.
