Israel tak mempedulikan gencatan senjata dan terus menyerang Lebanon sebanyak 4.500 kali dalam 10 bulan. Ribuan warga sipil setempat jadi korban. (Foto: Al Jazeera).
BEIRUT, (ERAKINI) - Militer Israel kembali melancarkan operasi udara malam hari yang menyasar wilayah selatan dan utara Sungai Litani, sebuah yang mengundang kecaman luas dan dipandang sebagai tindakan agresi yang terus berlanjut. Beberapa jam sebelum operasi, pihak berwenang memberi peringatan agar warga menjauh dari enam titik yang dianggap sebagai sasaran — sebuah intimidasi tambahan bagi penduduk sipil.
Aksi ini bukanlah langkah baru dalam konflik Israel-Hizbullah. Sejak perang yang meletus pada Oktober 2023 hingga gencatan senjata yang berlaku sejak 27 November 2024, Israel terus memperkuat serangannya terhadap benteng pertahanan Hizbullah — baik secara udara maupun darat — meskipun ada kesepakatan internasional yang mengharuskan penghentian permusuhan.
Komando Angkatan Darat Lebanon mencatat lebih dari 4.500 pelanggaran kedaulatan sejak perjanjian penghentian permusuhan mulai berlaku — pelanggaran yang meliputi wilayah udara, laut, dan darat. Termasuk di dalamnya adalah pengeboman rumah warga sipil dan penggunaan bom-bom molotov. Serangan terbaru ini, menurut mereka, menjadi bagian dari pola yang melemahkan mechanism pemeliharaan perdamaian dan yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai hukum internasional.
Letusan bom jatuh di sepanjang kota Dibbin, sejumlah titik di Mays Al-Jabal, serta rumah warga di Kfar Tibnit. Data awal menyebutkan bahwa serangan ini melukai warga Suriah — menegaskan bahwa korban sipil tidak dapat dihindari ketika serangan diarahkan ke daerah pemukiman dan wilayah berpenduduk. Beberapa kawasan lain di distrik Tyre seperti Burj Qalaya dan Al-Shahabiya juga menjadi sasaran gelombang kedua pengeboman.
Menurut sumber keamanan Lebanon, waktu pelaksanaan serangan ini sangat strategis — berdekatan dengan peringatan satu tahun kematian dua sekjen Hizbullah, Hassan Nasrallah dan Hashem Safieddine. Motifnya tang jelas: membangkitkan ketakutan, memperlihatkan bahwa meskipun ada perjanjian penghentian permusuhan, Israel masih mampu meneror dengan aksi militer sewenang-wenang.
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, dalam sidang kabinet, mengajukan pertanyaan penting: di manakah itikad Israel untuk menghormati mekanisme perjanjian gencatan senjata? Bagaimana mungkin Israel terus melakukan serangan, padahal ada lembaga-lembaga internasional dan mekanisme pengawasan yang seharusnya memastikan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian agresi?
Kabinet Lebanon menyerukan komunitas internasional — khususnya para pihak penandatangan perjanjian — agar secara nyata menekan Israel menghentikan serangan dan kembali ke meja perundingan diplomatik. Dalam kesepakatan penghentian permusuhan, Israel menanggung kewajiban yang jelas: menarik mundur pasukan, menghentikan serangan berulang, dan membebaskan tahanan politik.
Israel mengklaim bahwa sasaran serangan adalah markas militer Hizbullah, dengan narasi bahwa Hizbullah tengah berupaya membangun kembali struktur kekuatannya di wilayah yang sebelumnya telah dibombardir. Pihak militer Israel bahkan memperingatkan warga untuk segera mengungsi dari bangunan yang mereka tuduh digunakan oleh Hizbullah, sebuah instruksi yang sebagian besar dianggap sebagai tekanan psikologis terhadap warga sipil.
Di sisi lain, laporan dari Lebanon menyebut bahwa serangan yang dilancarkan tidak hanya memengaruhi target militer — banyak korban sipil, kerusakan rumah tinggal, dan akses keluar masuk wilayah menjadi terganggu. Infrastruktur publik dan warga yang tinggal di daerah selatan Sungai Litani mendapati diri mereka dalam kondisi darurat: terjebak perlindungan, kehilangan akses ke layanan dasar, dan dihantui ketidakpastian.
