Presiden Palestina Abbas Tunjuk Penggantinya Hussein Al-Sheikh jika Kekosongan Jabatan Terjadi

Abbas, yang kini berusia 89 tahun, menegaskan pada hari Minggu bahwa dalam situasi di mana jabatan presiden Otoritas Palestina kosong dan Dewan Legislatif tidak berfungsi—karena dibekukan oleh Mahkamah Agung pada 2018—wakil presiden Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan mengambil alih tugas kepemimpinan secara sementara.

Penunjukan Al-Sheikh, yang sebelumnya diangkat sebagai wakil presiden pertama PLO pada April 2025, berarti Palestina memiliki jalur konstitusional yang jelas untuk memastikan transisi kekuasaan yang damai. Selama masa jabatan sementara, Al-Sheikh hanya akan memimpin maksimal 90 hari, cukup waktu bagi Palestina untuk menggelar pemilu presiden baru, sesuai deklarasi konstitusional terbaru. Jika kondisi darurat menghalangi pemilu tepat waktu, Dewan Pusat Palestina dapat memperpanjang masa jabatan satu periode tambahan sebagai langkah pragmatis demi stabilitas nasional.

Abbas, salah satu tokoh veteran gerakan Fatah, telah aktif dalam perjuangan nasional Palestina sejak pertengahan 1960-an. Ia menggantikan Yasser Arafat sebagai presiden kedua Otoritas Palestina pada 2005 dan terakhir kali terpilih pada 2008. Sejak saat itu, pemilu tidak dapat diadakan kembali, akibat perpecahan internal antara Fatah dan Hamas serta kebijakan Israel yang melarang warga Palestina di Yerusalem untuk memilih—sebuah hambatan sistematis yang memblokir demokrasi Palestina.

Dalam pernyataannya, Abbas menekankan: “Demi kepentingan nasional tertinggi dan untuk menjaga stabilitas, kami mengeluarkan deklarasi konstitusional ini. Prinsip pemisahan kekuasaan dan peralihan kepemimpinan secara damai melalui pemilu yang bebas dan adil harus tetap dijaga.”

Deklarasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa kepemimpinan Palestina berkomitmen pada demokrasi dan stabilitas, meski menghadapi tekanan Israel yang terus menghambat proses politik dan hak-hak rakyat Palestina.

Dengan langkah ini, Palestina menegaskan keberlanjutan kepemimpinan nasionalnya, menjaga warisan perjuangan dari generasi ke generasi, dan menegaskan bahwa aspirasi rakyat Palestina untuk pemilu bebas dan adil tetap menjadi prioritas, tak tergoyahkan oleh hambatan eksternal.