Jared Kushner berbicara dalam konferensi pers setelah pengarahan militer di Pusat Koordinasi Militer Sipil di Israel selatan pada 21 Oktober 2025. (Foto: AFP).
YERUSALEM, (ERAKINI) - Dalam situasi yang semakin tegang di Gaza, Amerika Serikat (AS) kembali turun tangan melalui mediatornya Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior mantan Presiden Donald Trump, untuk menstabilkan gencatan senjata yang nyaris runtuh.
Kushner dikabarkan melakukan pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel di Yerusalem pada Senin (10/11/2025) guna membahas kelanjutan ‘rencana damai’ versi Washington, yang sejatinya menuai kecaman luas karena dianggap lebih menguntungkan Israel.
Pertemuan ini digelar di tengah bayang-bayang tragedi kemanusiaan yang belum berakhir. Lebih dari 69.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban serangan brutal Israel selama dua tahun terakhir. Meskipun gencatan senjata yang dimediasi AS telah memperlambat pemboman, kehancuran di Gaza masih terus berlanjut, meninggalkan puing dan duka yang tak terhitung.
Rencana 20 Poin Trump: ‘Perdamaian’ yang Sarat Kepentingan
Menurut juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, agenda utama pembahasan berkisar pada implementasi rencana 20 poin yang diusung Trump untuk mengakhiri perang dua tahun ini. Beberapa poin utama di antaranya mencakup pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan keamanan internasional, dan pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza, semua tanpa melibatkan Hamas, kelompok yang telah lama menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina.
Namun, Hamas menegaskan bahwa menyerahkan senjata bukanlah opsi. “Itu garis merah,” ujar seorang pejabat Hamas. Bagi mereka, senjata bukan alat kekerasan semata, melainkan simbol perlawanan terhadap penjajahan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Israel.
Netanyahu Ancam Gaza: Akan Didemiliterisasi, dengan Cara Apa Pun
Di hadapan parlemen Israel, Netanyahu kembali melontarkan ancaman terselubung. Ia bersumpah bahwa Gaza akan “didemiliterisasi, baik dengan cara mudah maupun keras.” Pernyataan itu memperkuat kekhawatiran komunitas internasional bahwa Israel masih berambisi melanjutkan agresi militer di bawah dalih stabilisasi keamanan.
200 Pejuang Hamas Terperangkap di Rafah
Salah satu isu paling genting dalam perundingan adalah nasib sekitar 200 pejuang Hamas yang kini terjebak di jaringan terowongan bawah tanah di Rafah, wilayah selatan Gaza yang dikuasai militer Israel. Hamas menuntut agar para pejuang tersebut diberi jalur aman menuju wilayah Gaza lainnya, namun Israel dengan tegas menolaknya.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyebut kasus ini sebagai “ujian utama” bagi kelanjutan rencana gencatan senjata. Hamas, di sisi lain, menyatakan bahwa penyelesaian persoalan ini penting untuk menghapus alasan apa pun bagi Israel untuk kembali menyerang.
Namun, sumber-sumber Palestina memperingatkan bahwa setiap tindakan paksa dari Israel untuk menangkap atau membunuh para pejuang itu dapat sepenuhnya menggagalkan gencatan senjata.
Pasukan Internasional dan Pemerintahan Bayangan Gaza
Selain isu Rafah, perundingan juga mencakup pembentukan dewan pemerintahan transisi di Gaza tanpa Hamas, serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional yang memerlukan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mesir, Qatar, dan Turki disebut-sebut sebagai negara yang bersedia berkontribusi, namun sebagian pihak menunjukkan sikap hati-hati. Uni Emirat Arab, misalnya, melalui penasihat presidennya Anwar Gargash, menyatakan keraguan untuk terlibat tanpa mandat resmi dari PBB.
Bagi banyak pihak, rencana perdamaian ala AS dan Israel ini tak lebih dari strategi geopolitik untuk menyingkirkan Hamas dan menempatkan Gaza di bawah kendali penuh Israel. Alih-alih rekonstruksi dan pemulihan kemanusiaan, langkah ini justru berpotensi memperpanjang penderitaan warga Palestina yang sudah kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan.
Sementara dunia masih menanti langkah konkret menuju perdamaian sejati, suara-suara perlawanan dari Gaza tetap bergema, menuntut keadilan, kemerdekaan, dan pengakuan hak untuk hidup tanpa penjajahan.
