Presiden Palestina Abbas Desak Penghapusan Total Hambatan Israel demi Menyelamatkan Gencatan Senjata Gaza

Dalam pidato yang dibacakan oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammed Mustafa, Abbas menegaskan pentingnya menyingkirkan setiap bentuk rintangan yang disebut berasal dari pihak pendudukan Israel, terutama yang menghambat pelaksanaan ketentuan fase lanjutan dari kesepakatan damai tersebut.

Ia menekankan bahwa langkah ini krusial demi menjamin kesinambungan layanan publik, memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan, serta mempercepat proses pemulihan di Jalur Gaza.

Abbas juga menuding Israel terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang disepakati bersama kelompok Hamas dan mulai berlaku pada Oktober lalu dengan dukungan Amerika Serikat.

Menurutnya, sejak pengumuman penghentian pertempuran itu, lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza. Kondisi ini dinilai berpotensi menggagalkan keberlangsungan kesepakatan serta menghambat penerapan penuh tahap kedua.

Meski fase lanjutan telah dimulai bulan sebelumnya melalui mediasi Amerika Serikat, situasi di lapangan masih diwarnai bentrokan. Israel dan Hamas saling melontarkan tudingan sebagai pihak yang melanggar komitmen.

Kesepakatan tersebut dirancang untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza secara permanen dan telah memperoleh persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November lalu.

Dalam tahap kedua, pasukan Israel dijadwalkan mundur secara bertahap dari wilayah Gaza. Di sisi lain, Hamas diminta untuk melakukan pelucutan senjata, sementara pasukan stabilisasi internasional akan ditempatkan guna menjamin keamanan.

Namun, Hamas berulang kali menyatakan bahwa perlucutan senjata merupakan batas yang tidak dapat dinegosiasikan. Meski demikian, kelompok tersebut memberi sinyal kemungkinan menyerahkan senjata kepada otoritas pemerintahan Palestina pada masa mendatang.

Hingga kini, militer Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza. Ketegangan tetap berlangsung dengan kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran kesepakatan hampir setiap hari.

Sementara itu, 15 pakar Palestina yang tergabung dalam komite teknokrat, yang berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat ini berada di Mesir.

Walaupun sebagian perlintasan Rafah, satu-satunya akses Gaza ke dunia luar yang tidak terhubung langsung dengan Israel, telah kembali dibuka pada 2 Februari, dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut masih jauh dari kata stabil. Konflik yang belum sepenuhnya mereda ini memperlihatkan bahwa jalan menuju perdamaian permanen masih dipenuhi tantangan berat dan kepentingan yang saling berseberangan.