Puluhan Ribu Warga India Demo, Desak Ketua KPU Mundur terkait Manipulasi Proses Pemilu

Aksi yang digelar koalisi oposisi INDIA itu menjadi gelombang terbaru penolakan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Para demonstran berkumpul di Ramlila Maidan, membawa bendera, memainkan alat musik, serta meneriakkan slogan-slogan yang mengecam kebijakan pemerintah pusat.

Rahul Gandhi, pemimpin Partai Kongres yang menjadi kekuatan utama oposisi, memimpin aksi bersama sejumlah tokoh partai lain. Gerakan pemuda Cockroach turut mendukung demonstrasi tersebut dengan menyerukan perlindungan demokrasi India.

Selain menuntut pengunduran diri Gyanesh Kumar, para demonstran mendesak pemerintah menghentikan proses revisi daftar pemilih yang kontroversial. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan hak pilih jutaan warga dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa.

Berdasarkan laporan Associated Press (AP), proses peninjauan daftar pemilih itu telah menghapus lebih dari 130 juta nama sejak tahun lalu. Kelompok oposisi menuding kebijakan tersebut bermuatan politik dan berdampak tidak proporsional terhadap kelompok minoritas, khususnya umat Muslim.

Mereka juga menuduh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Modi melakukan manipulasi sistematis terhadap proses pemilu. Oposisi menyebut dugaan tersebut sebagai vote chori, atau pencurian suara.

Namun, Komisi Pemilihan Umum India dan pemerintahan Modi membantah tuduhan itu. Mereka menyatakan revisi daftar pemilih dilakukan untuk menghapus data ganda serta nama-nama yang tidak memenuhi syarat.

Pengamanan Diperketat

Demonstrasi berlangsung di Ramlila Maidan setelah aparat kepolisian bulan lalu menghapus Jantar Mantar dari daftar lokasi resmi demonstrasi. Selama bertahun-tahun, kawasan observatorium bersejarah tersebut menjadi salah satu pusat utama aksi protes di ibu kota India.

Otoritas mengerahkan ribuan personel polisi dan pasukan paramiliter untuk mengamankan demonstrasi. Pengawasan juga diperketat menggunakan lebih dari 200 kamera CCTV, pesawat nirawak, serta kamera yang dikenakan petugas, menurut keterangan pejabat setempat.

Aksi terbaru ini berlangsung beberapa pekan setelah polisi melakukan tindakan keras terhadap demonstran di New Delhi.

Kritik terhadap revisi daftar pemilih juga datang dari organisasi hak asasi manusia. Human Rights Watch menilai persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilan penyelenggaraan pemilu India mendatang.

Direktur Asia Human Rights Watch Elaine Pearson mendesak pemerintah segera menghentikan proses revisi yang, menurut kelompok tersebut, telah merampas hak pilih masyarakat paling rentan sekaligus berpotensi menghambat akses mereka terhadap layanan pemerintah lainnya.

Tekanan Politik terhadap Modi

Tuntutan agar Gyanesh Kumar mundur dalam beberapa pekan terakhir menjadi seruan utama kelompok oposisi dan pendukung Cockroach Janta Party yang berupaya menantang dominasi BJP, partai nasionalis Hindu yang dipimpin Modi.

Modi belum menyampaikan tanggapan terbuka terhadap demonstrasi terbaru tersebut. Sejumlah tokoh BJP justru menyebut para demonstran sebagai kelompok anarkis dan melontarkan dugaan bahwa mereka mendapat dukungan kekuatan asing, tanpa menyertakan bukti.

Gelombang protes yang melibatkan gerakan pemuda sebelumnya juga memberikan tekanan politik kepada pemerintahan Modi. Pada Juli 2026, demonstrasi yang dipimpin gerakan tersebut mendorong pengunduran diri Menteri Pendidikan India, sebuah kemunduran yang relatif jarang bagi Modi, yang telah berkuasa lebih dari 12 tahun.

Gerakan Cockroach bermula dari kampanye satire di internet pada musim panas tahun ini, setelah Ketua Mahkamah Agung India membandingkan kaum muda pengangguran dengan parasit.

Suresh Sharma, salah seorang demonstran dari negara bagian Haryana di India utara, menilai reformasi sistem diperlukan karena demokrasi di negaranya semakin tertekan.

“Proses revisi daftar pemilih harus dihentikan,” kata Sharma. Ia juga menuntut agar Gyanesh Kumar mundur dan ditangkap.

Bagi kelompok oposisi, polemik daftar pemilih kini bukan sekadar persoalan administrasi pemilu, melainkan ujian terhadap integritas demokrasi India dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum.