Warga Palestina memeriksa kerusakan di sekitar rumah mereka setelah serangan Israel yang menargetkan kamp pengungsi Bureij di Jalur Gaza tengah pada 20 Oktober 2025. (Foto: AFP).
KAIRO, (ERAKINI) – Di tengah ketegangan yang belum mereda di Jalur Gaza, delegasi tingkat tinggi dari Hamas kembali ke Kairo, Mesir, untuk bertemu dengan para perwakilan dari Qatar dan Mesir. Pertemuan ini digelar pada Senin (waktu setempat), menyusul meningkatnya eskalasi militer yang kembali menghujani dengan serangan udara brutal, kendati kesepakatan masih berlaku secara resmi sejak 10 Oktober 2025.
Sumber diplomatik yang terlibat dalam proses mediasi menyebutkan bahwa Hamas hadir dengan misi utama: menyerukan pertanggungjawaban atas pelanggaran terang-terangan yang dilakukan oleh Israel, termasuk puluhan serangan udara pada hari Minggu yang menewaskan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya dijadwalkan juga akan membahas solusi jangka panjang bagi rakyat Palestina, termasuk rencana transisi pemerintahan sipil di Gaza pasca-agresi, serta penguatan dialog antarfaksi Palestina untuk membentuk pemerintahan yang bersatu dan berdaulat penuh.
Minggu lalu, dua tentara Israel dilaporkan tewas dalam bentrokan terbatas di Gaza, yang langsung dijadikan dalih oleh militer Zionis untuk meluncurkan puluhan serangan balasan ke wilayah padat penduduk. Tanpa penyelidikan mendalam, Israel menuding Hamas sebagai pelakunya—sesuatu yang dibantah keras oleh perwakilan Hamas.
“Kami tidak terlibat dalam insiden itu. Justru, Israel yang telah berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata melalui serangan udara sepihak,” ujar seorang juru bicara Hamas kepada media Arab setempat.
Para mediator dari Qatar dan Mesir, yang selama ini memainkan peran penting dalam menengahi konflik, kembali berupaya meredakan situasi yang makin memburuk. Sumber independen menyebutkan bahwa melalui komunikasi intensif sepanjang malam, mereka berhasil mendorong pemulihan sementara gencatan senjata, meski situasinya tetap sangat rapuh.
Selain membahas pelanggaran gencatan senjata, pertemuan di Kairo juga difokuskan pada upaya menyatukan faksi-faksi politik Palestina yang telah lama berseteru—terutama antara Hamas dan Fatah.
Mesir berencana menggelar konferensi intra-Palestina yang bertujuan menyatukan visi politik nasional, membahas masa depan Gaza, dan membentuk komite transisi independen yang akan mengelola wilayah tersebut hingga pemilu nasional dapat diselenggarakan.
Hamas menyatakan tidak memiliki ambisi untuk terus menguasai Gaza secara militer, terutama setelah penderitaan berkepanjangan akibat invasi dan blokade Israel sejak 2023. Mereka mendukung pembentukan otoritas teknokratik independen yang fokus pada pemulihan dan pengelolaan sipil di wilayah tersebut.
Seiring meningkatnya tekanan internasional terhadap tindakan Israel yang semakin brutal, sejumlah pemimpin politik Palestina mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri dari tokoh-tokoh non-partisan dan profesional, untuk mengelola wilayah Gaza secara adil dan demokratis.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah dominasi militer Israel dan membuka jalan menuju kemerdekaan penuh rakyat Palestina.
Di tengah situasi yang makin memanas, satu hal menjadi jelas: kesabaran rakyat Palestina terus diuji, dan solusi damai tidak akan tercapai jika pelanggaran sepihak dari pihak penjajah terus dibiarkan tanpa sanksi internasional.
