Thailand Legalkan Nikah Sesama Jenis, Jadi Negara Ketiga Asia Menyusul Taiwan dan Nepal

Dalam pemungutan suara tersebut, hasilnya diperoleh bahwa RUU kesetaraan pernikahan disetujui 130 dari 152 anggota Senat yang hadir. Sementara 4 suara menolak dan 18 sisanya abstain.

RUU tersebut sekarang memerlukan dukungan dari Raja Maha Vajiralongkorn, diikuti dengan penerbitannya di Lembaran Negara, yang akan menetapkan tanggal dalam waktu 120 hari ketika RUU tersebut mulai berlaku.

Thailand akan menjadi negara ketiga di Asia, setelah Taiwan dan Nepal, yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. RUU kesetaraan pernikahan, yang memberikan hak hukum, keuangan dan kesehatan penuh bagi pasangan nikah dari jenis kelamin apa pun, telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat tepat sebelum sidang parlemen sebelumnya berakhir pada bulan April dengan persetujuan 400 dari 415 anggota yang hadir.

Undang-undang ini akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Komersial negara tersebut untuk menggantikan kata-kata yang spesifik gender seperti “laki-laki dan perempuan” dengan kata-kata yang netral gender seperti “individu.”

Usai pemungutan suara, Plaifah Kyoka Shodladd, seorang remaja berusia 18 tahun yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner, menyampaikan pidatonya dan berterima kasih kepada semua orang yang mendukung undang-undang tersebut, dengan menyebutnya sebagai “kekuatan harapan” yang akan membantu Thailand menjadi lebih menerima keberagaman.

“Saat ini, cinta mengalahkan prasangka,” ucap Plaifah.

Pemerintah Thailand, yang yakin dengan pengesahan RUU tersebut, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa mereka akan mengadakan perayaan pada hari Selasa malam di Gedung Pemerintah. Bangunan itu dihiasi karpet pelangi, bendera, dan balon raksasa berbentuk dua tangan yang membentuk tanda hati.

Para pendukung berencana untuk berbaris dari Parlemen ke Gedung Pemerintah untuk perayaan tersebut. Mengesahkan undang-undang tersebut adalah “kemenangan bagi keadilan dan hak asasi manusia,” kata Mookdapa Yangyuenpradorn dari organisasi hak asasi manusia Fortify Rights.

“Pemerintah Thailand sekarang harus fokus untuk memastikan penerapan undang-undang ini dengan cepat dan efektif untuk melindungi hak-hak LGBTI+,” katanya.

“Kesetaraan pernikahan merupakan hal mendasar bagi martabat manusia, dan penting bagi Thailand untuk melindungi hak-hak ini tanpa penundaan atau diskriminasi,” imbuhnya.

Thailand sendiri memiliki reputasi penerimaan dan inklusivitas namun telah berjuang selama beberapa dekade untuk meloloskan undang-undang pernikahan sesama jenis. Masyarakat Thailand sebagian besar menganut nilai-nilai konservatif, dan anggota komunitas LGBTQ+ mengatakan mereka menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.