Gus Yaqut Sepakat dengan Ahli UI, Tegaskan Keuangan Haji Bukan Uang Negara

JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sepakat dengan pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang yang menyatakan bahwa keuangan haji bukan bagian dari keuangan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yaqut usai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Gus Yaqut menilai, pendapat ahli yang dihadirkan tim penasihat hukumnya itu menegaskan bahwa dana haji yang dibayarkan jemaah tidak dapat dikategorikan sebagai uang negara.

"Jadi, yang ingin saya sampaikan nanti sebelum teman-teman PH mendetailkan bahwa tadi ahli jelas menyatakan bahwa keuangan haji itu bukan keuangan negara," ujar Gus Yaqut seusai persidangan.

Menurut dia, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, lanjut Gus Yaqut, apabila muncul kerugian dalam pengelolaan dana tersebut, kerugian itu tidak otomatis dapat dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.

"Jadi, tidak bisa kalau kemudian apa yang dikelola BPKH, dalam hal ini keuangan haji, itu kemudian dinyatakan sebagai keuangan negara dan jika muncul kerugian atas pengelolaan itu menjadi kerugian keuangan negara," tuturnya.

Sementara itu, penasihat hukum Gus Yaqut, Arie Nobelta Kaban, menjelaskan bahwa ahli yang dihadirkan pihaknya menyampaikan tiga parameter untuk menentukan apakah suatu dana dapat dikategorikan sebagai keuangan negara atau bukan.

Pertama, pengelolaannya harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, dana tersebut harus tercatat dalam sistem keuangan negara. Ketiga, transaksi yang dilakukan harus berdampak pada penambahan atau pengurangan aset neto pemerintah.

Arie menerangkan, ketiga parameter tersebut tidak ditemukan dalam pengelolaan dana haji yang berasal dari setoran jemaah. Menurut dia, dana haji merupakan dana titipan jemaah dan tidak dicatat sebagai pendapatan dalam APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang tentang BPKH.

"Jadi, kalau kita sandingkan antara kriteria yang disampaikan oleh ahli tadi dengan keuangan haji, itu sama sekali enggak ada yang masuk. Enggak bisa dikategorikan itu sebagai keuangan negara," ujar Arie.

Arie lalu menyoroti perbedaan pandangan antara ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum Gus Yaqut dan ahli yang sebelumnya dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Kedua ahli tersebut menggunakan landasan hukum yang berbeda dalam menjelaskan konsep keuangan negara.

"Pendapat ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, itu kan mengacu kepada Pasal 2 butir h. Nah, itu berbeda sekali dari ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum dan ahli yang kita hadirkan tadi," katanya.

Sebagai informasi, Dian Puji Nugraha Simatupang dihadirkan tim penasihat hukum Gus Yaqut sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kemenag periode 2023-2024.

Dalam perkara ini, Gus Yaqut bersama mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex didakwa terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun, pihak Gus Yaqut melalui tim penasihat hukumnya menilai tidak terdapat unsur pidana dalam kebijakan pengaturan kuota haji tambahan tersebut.

Tim penasihat hukum juga berpandangan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tidak adanya aliran uang yang diterima Gus Yaqut maupun Gus Alex terkait perkara yang dipersoalkan KPK.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota.