Wakili Negara Pengirim Haji di Forum Hajj Conference, Menhaj RI Sampaikan Gagasan Tata Kelola Haji
Thomas Pulungan
JEDDAH, (ERAKINI) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mendapat kehormatan khusus untuk menyampaikan sambutan pada pembukaan Hajj Conference and Exhibition 2026 yang berlangsung di Jeddah Superdome, Arab Saudi, Minggu (8/11/2026).
Menhaj mendapat kepercayaan untuk mewakili negara-negara pengirim jemaah haji yang jumlahnya 150 delegasi. Selain mempertemukan para menteri, ajang ini juga diikuti para pimpinan misi haji, otoritas penyelenggara, dan pelaku industri layanan haji dari berbagai negara.
Di hadapan Wakil Gubernur Wilayah Makkah, Pangeran Saud bin Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, serta para delegasi internasional, Menhaj menyampaikan apresiasi terhadap transformasi penyelenggaraan haji yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Menurut Menhaj, perubahan layanan haji yang dilakukan oleh Saudi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan menuju tata kelola yang lebih modern, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
“Kita datang dari berbagai negara dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Namun, kita dipersatukan oleh satu kiblat dan satu tujuan mulia, yaitu melayani tamu-tamu Allah,” ujar Menhaj.
Di forum internasional yang digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu, Menhaj menyampaikan tiga aspek penting transformasi layanan haji Arab Saudi berdasarkan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara pengirim jemaah terbesar di dunia. Pertama, transparansi informasi dan kepastian jadwal penyelenggaraan haji.
Menhaj menilai keterbukaan informasi yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terbukti memberikan kepastian bagi negara-negara pengirim jemaah dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan operasional haji.
“Kejelasan tahapan dan disiplin waktu memungkinkan setiap negara melakukan persiapan lebih awal, mengidentifikasi berbagai potensi persoalan, serta menyelesaikannya sebelum memasuki masa operasional,” tandasnya.
Kedua, efektivitas koordinasi melalui kebijakan pelayanan satu pintu. Menurut Menhaj, adaya koordinasi yang terpusat melalui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mempermudah hubungan kerja antara misi haji dengan berbagai otoritas terkait, termasuk penerbangan, imigrasi, keamanan, dan komunikasi publik.
“Sistem tersebut membantu negara-negara pengirim jemaah memperoleh dukungan secara lebih terarah dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan penyelenggaraan haji,” terang Menhaj.
Ketiga, keterbukaan terhadap aspirasi dan kebutuhan negara-negara pengirim jemaah. Menhaj RI memberikan perhatian khusus terhadap kesediaan Pemerintah Arab Saudi yang responsif mendengarkan berbagai masukan, usulan, dan pengalaman yang disampaikan para pimpinan misi haji.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka membuat negara-negara pengirim jemaah merasa dilibatkan secara langsung dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Dalam sambutannya, Menhaj juga membagikan pengalaman Indonesia setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 2025.
Dia menjelaskan bahwa musim haji 1447 H/2026 M merupakan pengalaman pertama Indonesia menyelenggarakan ibadah haji melalui kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah.
“Alhamdulillah, kami berhasil menyelesaikan penyelenggaraan haji pada tahun pertama dengan hasil yang bahkan lebih baik dibandingkan musim-musim haji sebelumnya,” ungkapnya.
Menhaj RI juga menyampaikan penghargaan kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman, serta seluruh jajaran Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas komitmen mereka dalam melayani jutaan umat Islam dari berbagai negara.
Hajj Conference and Exhibition 2026 yang berlangsung pada 8 sampai 11 November 2026 menjadi forum pertemuan berbagai negara, penyelenggara, dan penyedia layanan haji untuk membahas penguatan tata kelola, inovasi teknologi, serta kerja sama dalam pelayanan jemaah.
















