PBNU Minta Pemerintah Percepat Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Menurut Gus Ulil, keberadaan Lembaga PDP sebagai otoritas perlindungan data pribadi akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Tanpa lembaga ini, UU PDP tidak akan berjalan efektif karena tidak ada lembaga yang memegang otoritas untuk menegakkan aturan tersebut.

Konbes NU 2025 menginginkan agar Lembaga PDP didesain sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai otoritas perlindungan data pribadi, baik terhadap sektor publik maupun sektor privat.

"Meski Lembaga PDP ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun lembaga ini tidak boleh menjadi subordinasi eksekutif, mengingat UU PDP tidak hanya mengikat lembaga privat, tetapi juga lembaga publik," jelas Gus Ulil.

Gus Ulil juga menekankan pentingnya independensi lembaga tersebut, mengingat banyak kebocoran data pribadi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah selama ini. Lembaga PDP yang independen dan kuat diperlukan untuk menjaga perlindungan data pribadi, baik dari sektor privat maupun badan publik pemerintah.

"Independensi ini sangat penting sehingga Lembaga PDP tidak boleh didesain sebagai subordinasi kementerian. Jika Lembaga PDP tidak independen, akan sulit mendapatkan kepercayaan publik," ujar Gus Ulil.

Selain itu, Gus Ulil mengusulkan bahwa Lembaga PDP yang dimaksud tidak harus dibentuk dari awal, tetapi bisa merupakan transformasi dari lembaga yang sudah ada, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan penambahan kewenangan sesuai dengan mandat UU PDP.

Dengan demikian, kewenangan yang sekarang ini dipegang oleh kementerian atau lembaga lain dapat diintegrasikan dalam Lembaga PDP untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

"Transformasi lembaga yang sudah ada, seperti BSSN, dapat menjadi solusi, dengan memberi kewenangan baru sesuai dengan UU PDP," pungkasnya.

Selain itu, Konbes NU juga merekomendasikan agar DPR RI dan pemerintah segera menetapkan RUU Perampasan Aset yang telah melalui proses panjang namun belum disahkan.

"Nahdlatul Ulama mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk memasukkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk segera dibahas dan disahkan," kata Gus Ulil.

Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset perlu melibatkan publik secara aktif, agar mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat.

"Pelibatan publik itu sangat penting agar RUU ini mendapatkan dukungan yang luas," jelas Gus Ulil.