Menteri P2MI: Calo PMI Ilegal Harus Dihukum Berat, Mereka Menari di Atas Penderitaan Rakyat

Menurut Karding, jaringan sindikat ini semakin licik dengan memanfaatkan visa turis untuk memberangkatkan korban ke luar negeri. Para calon PMI dibekali dokumen seolah-olah hendak berwisata, padahal sebenarnya mereka dijerat dalam skema pengiriman ilegal sebagai tenaga kerja.

“Modus ini jelas menguntungkan calo karena mereka tak perlu repot mengurus dokumen resmi. Tapi justru itu membuat para pekerja tak punya perlindungan apa pun. Mereka sangat rentan dieksploitasi, mendapat gaji rendah, bahkan mengalami kekerasan,” ujar Karding.

Ia pun menduga ada kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik ini. Oleh karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan perdagangan orang yang kerap memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat.

“Jangan hanya pelaku lapangan yang dihukum, tapi juga bongkar semua pihak yang terlibat. Termasuk kalau ada oknum yang bermain,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mengungkap dua kasus besar pengiriman PMI ilegal selama Juli 2025.

Kasus pertama terjadi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, pada 4 Juli. Tiga tersangka ditangkap dan 26 korban berhasil diamankan. Kasus kedua diungkap di Kota Dumai pada 12 Juli, dengan delapan tersangka dan 32 korban. Para korban diduga dijemput dari terminal, lalu diantar ke pantai untuk diberangkatkan melalui pelabuhan tidak resmi.

Polda Riau memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan berjalan dan akan berkoordinasi dengan Kementerian P2MI untuk penanganan korban.