Komisi XIII DPR Usulkan 3 Skenario Terkait Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS

“Jika hanya melalui peradilan militer, ini akan berlangsung tertutup. Dugaan saya akan ada gelombang protes dari masyarakat sipil jika transparansi tidak dikedepankan,” ujar Sugiat dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, skenario pertama sekaligus yang dianggap paling ideal adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Menurut dia, tim tersebut dapat membantu mengatasi kendala institusional dalam penanganan kasus yang melibatkan unsur militer.

“Sebaiknya dibentuk TGPF. Hal ini akan mampu melampaui kesulitan institusional kepolisian untuk menyentuh oknum TNI. Ini adalah skenario paling baik,” kata Sugiat.

Adapun skenario kedua adalah penanganan melalui peradilan umum. Sugiat menilai langkah ini tepat karena korban merupakan warga sipil, sehingga proses hukum seharusnya dilanjutkan oleh kepolisian hingga ke pengadilan.

“Polisi harus meneruskan penyelidikan dan segera melimpahkannya ke kejaksaan agar diproses di peradilan umum,” ujarnya.

Sementara itu, skenario ketiga adalah penerapan peradilan koneksitas apabila ditemukan keterlibatan unsur militer dan sipil secara bersamaan. 

Melalui mekanisme tersebut, proses hukum dapat berjalan di dua jalur sesuai kewenangan masing-masing.

“Peradilan koneksitas ini masih bagus, karena polisi tetap melakukan penyelidikan untuk pelaku dari sipil, sementara peradilan militer berjalan untuk pelaku dari unsur militer,” ucap dia.

Sugiat menegaskan, Komisi XIII DPR akan terus memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tersebut. 

Dia berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan mampu memberikan keadilan bagi korban.