Kemendikbudristek Diminta Benahi Sistem UKT, DPR: Jangan Sampai Mahasiswa Tidak Mampu Kuliah Lagi

"Kami mendesak Kemendikbudristek memberikan solusi dengan memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Jangan sampai (kenaikan UKT) membebani mahasiswa, sampai tidak mampu kuliah lagi," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Ia menegaskan, pendidikan adalah hak anak bangsa tanpa memandang status ekonomi dan sosial. Untuk itu, Fikri meminta pemerintah melalui Kemendikbudristek,  memperbesar kuota beasiswa, baik jalur tidak mampu dan prestasi.Menurutnya, beasiswa ini bisa menjadi opsi membantu menyelamatkan mahasiswa supaya tetap bisa melanjutkan kuliah.

Selain itu, ia mengingatkan untuk mempertajam pengawasan kebijakan pendidikan tinggi. Hal ini penting demi menjaga mutu pendidikan perguruan tinggi agar tetap berimbang serta berkualitas.

RDPU tersebut dihadiri 18 orang perwakilan dari Aliansi BEM SI sejumlah universitas. Di antaranya, Universitas Mataram, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Diponegoro, Universitas Yogyakarta, Institusi Teknologi PLN, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Riau, Universitas Bengkulu, dan Universitas Sebelas Maret.

Salah satu permasalahan yang disampaikan Aliansi BEM SI kepada Komisi X DPR RI adalah polemik implementasi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Perangkat aturan tersebut mengakibatkan nilai biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa semakin berat tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial gaji orang tua.

Selain itu, Permendikbud ini juga dianggap membuat terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi. Padahal, negara telah mengamanatkan lewat UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.