Hakim Sakit, PTUN Bacakan Putusan soal Pencalonan Gibran sebagai Cawapres setelah Pelantikan

"Putusan ditunda hingga 24 Oktober karena ketua majelis sakit," ujar anggota tim hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, dikutip dari antaranews, Kamis (10/10/2024).

Dengan penundaan ini, keputusan terkait keabsahan pencalonan Gibran akan dibacakan setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.

Berdasarkan informasi dari laman resmi PTUN Jakarta, perkara dengan nomor registrasi 133/G/TF/2024/PTUN.JKT seharusnya diputus secara elektronik melalui e-court pada pukul 13.00 WIB.

Dalam gugatan yang diajukan, PDI Perjuangan menilai bahwa KPU RI telah melakukan tindakan hukum yang melanggar proses Pilpres 2024. Mereka meminta PTUN untuk menyatakan bahwa tindakan KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah perbuatan melanggar hukum.

Gugatan ini menyoroti bahwa KPU tidak menolak pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, namun dinilai telah melanggar perundang-undangan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam petitumnya, PDI Perjuangan juga meminta PTUN untuk mewajibkan KPU agar tidak melakukan tindakan administrasi yang berkaitan dengan pelantikan calon wakil presiden terpilih, yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, KPU RI melalui kuasa hukumnya, Saleh, optimistis dapat memenangkan gugatan PDI Perjuangan di PTUN Jakarta. Menurut Saleh, materi gugatan tersebut telah selesai dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.