JAKARTA, (ERAKINI) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga negara yang terdampak efisiensi anggaran. Dasar hukum efisiensi anggaran tersebut yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah tahun anggaran 2025.
mengakui bahwa penerapan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berimbas pada operasional lembaganya., khususnya dalam hal perjalanan dinas atau pelatihan pegawai di luar kantor. Namun demikian, KPK akan mensiasati hal tersebut, misalnya memanfaatkan fasilitas internal KPK untuk pelatihan yang sebelumnya dilakukan di luar kantor.
"Kami akan menyesuaikan dengan kondisi. Jadi, kegiatan yang dapat dilakukan oleh 3-4 orang, tidak perlu lebih dari itu," kata Setyo dalam acara Peluncuran CPI 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (11/2/2024) kemarin.
Tak hanya itu, Ketua KPK Setyo memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kerja-kerja KPK dalam memburu koruptor.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada seluruh jajaran menteri keuangan, menteri koordinator dan menteri teknis agar bisa menggunakan anggaran secara efisien. Menurut Prabowo, kegiatan seremonial seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, seminar dan konferensi harus dikurangi.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
"Saya minta Menkeu, semua Menko, dan semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA," kata Prabowo.
"Saya minta detail kegiatan seremonial, seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," tambah Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa anggaran pemerintah yang terbatas harus diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan bahwa kegiatan seperti studi banding yang kurang relevan harus dihentikan.
"Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ngada studi banding belajar pramuka ke negara lain," tutupnya.