JAKARTA, (ERAKINI) - Memudarnya dominasi Amerika Serikat dalam sistem dunia dinilai membuka peluang lahirnya tatanan global baru yang lebih multipolar. Dalam situasi tersebut, Indonesia disebut memiliki kesempatan memainkan peran lebih besar, termasuk memimpin poros negara-negara Global South.
Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) Hery Haryanto Azumi dalam diskusi geopolitik yang digelar Forum Arus Dunia bersama GKB-NU di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026).
Hery menilai hegemoni Amerika Serikat tidak lagi berada pada puncaknya dan kini bergerak menuju sistem dunia yang lebih multipolar.
“Hegemoni Amerika tidak hilang sepenuhnya, tetapi sedang mengalami penurunan dan akan bertransformasi dalam sistem multipolar, di mana beberapa kekuatan global baru akan hadir berdampingan,” ujar Hery dalam diskusi tersebut.
Hery menjelaskan, dominasi Amerika Serikat mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II berakhir. Ketika banyak negara besar mengalami kehancuran ekonomi dan industri akibat perang, Amerika muncul sebagai satu-satunya kekuatan dengan kapasitas ekonomi dan industri yang relatif utuh.
Kondisi tersebut menjadikan Washington sebagai aktor utama dalam pembentukan tatanan dunia baru pascaperang bersama Uni Soviet, termasuk dalam dinamika geopolitik setelah Konferensi Yalta 1945.
Dalam periode tersebut, Amerika meluncurkan Marshall Plan untuk memulihkan ekonomi 16 negara di Eropa Barat. Program serupa juga dilakukan di Asia Timur, termasuk di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Menurut Hery, sejak akhir Perang Dunia II geopolitik global telah melalui tiga fase utama.
Pertama, periode 1945–1970 ketika Amerika Serikat berada pada puncak hegemoni global.
Kedua, fase 1970-2001 ketika dominasi tersebut mulai melemah dan Washington berupaya menunda penurunan pengaruhnya.
Ketiga, sejak 2001 hingga sekarang ketika Amerika mencoba memulihkan posisinya melalui kebijakan yang cenderung unilateral.
“Kebiasaan bertindak unilateral membuat Amerika semakin terisolasi dan kehilangan peluang besar untuk memimpin dunia secara kolaboratif setelah runtuhnya Uni Soviet,” kata Hery.
Dalam diskusi tersebut juga disoroti perubahan peta kekuatan dunia setelah serangan Serangan 11 September 2001. Peristiwa itu mendorong Amerika meluncurkan Global War on Terrorism yang memicu berbagai intervensi militer di sejumlah kawasan.
Menurut Hery, fokus Washington pada agenda keamanan global membuka ruang bagi kebangkitan kekuatan lain, terutama Tiongkok.
Momentum penting kebangkitan Beijing terjadi ketika negara tersebut resmi bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001.
Sejak saat itu, pengaruh ekonomi dan geopolitik Tiongkok terus berkembang. Hery juga merujuk buku The Hundred-Year Marathon karya Michael Pillsbury yang menjelaskan strategi jangka panjang Tiongkok dalam menyaingi dominasi Amerika Serikat.
“Fenomena naik dan turunnya kekuatan besar adalah hukum sejarah. Tidak ada hegemoni yang bersifat permanen,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kebangkitan Tiongkok tidak serta-merta melahirkan hegemon baru yang sepenuhnya menggantikan Amerika. Dunia, menurut dia, sedang berada pada fase transisi yang kompleks
Di tengah perubahan global tersebut, Hery menilai Indonesia memiliki peluang strategis sebagai middle power untuk memainkan peran lebih besar dalam membentuk tatanan dunia baru.
Negara-negara Global South seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan Indonesia dinilai memiliki posisi penting dalam menegosiasikan arah sistem dunia di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Ketika hegemoni lama mengalami dekadensi dan hegemon baru belum sepenuhnya dipercaya, ruang bagi kekuatan menengah untuk berperan menjadi semakin terbuka,” kata Hery.
Eks ketua umum PB PMII ini lalu menyinggung posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS serta berbagai kerja sama ekonomi global lainnya.
Menurut Hery, Indonesia memiliki modal historis untuk memimpin solidaritas Global South, mengingat peran strategisnya dalam Konferensi Asia Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok.
“Presiden Prabowo memiliki peluang untuk memperbesar poros Global South dan menghidupkan kembali spirit kepemimpinan negara-negara Selatan,” ujarnya.
Hery menegaskan bahwa agenda Global South bukan untuk menciptakan konflik baru, melainkan untuk mendorong terbentuknya sistem dunia yang lebih adil dan seimbang.
Menurut dia, negara-negara berkembang perlu memperkuat kerja sama global guna memperluas keadilan internasional serta membangun tatanan multipolar yang lebih manusiawi.
“Global South tidak bertujuan menghapus eksistensi negara lain atau memperdalam konflik. Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan dunia, menegosiasikan perdamaian, dan membangun sistem global yang lebih setara,” kata Hery.
