Ketua umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (tengah) di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025) (Foto: PBNU)
JAKARTA, (ERAKINI) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak terlibat dalam dugaan aliran dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming. PBNU menyatakan siap membuka seluruh data keuangan apabila diperlukan oleh penegak hukum.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan pihaknya bersikap kooperatif dan menjunjung tinggi proses hukum.
“Silakan diproses secara hukum, kita menunggu juga. Kalau ada yang minta diperiksa ya silakan saja. Posisi semua orang sebagai warga negara adalah taat hukum,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Gus Yahya menilai tuduhan yang mengaitkan PBNU dengan TPPU tak berdasar karena belum ada indikasi maupun bukti yang mendukung kesimpulan tersebut.
“Jangan belum-belum mengada-ada, sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan padahal faktanya tidak ada dan indikasinya juga tidak jelas,” ujar dia.
Ia menjelaskan, PBNU tetap membuka diri apabila ada proses hukum lanjutan. “Silakan apabila ada proses hukum yang dijalankan,” kata dia.
Sebelumnya, dugaan aliran dana TPPU ke PBNU mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya transaksi senilai hingga Rp100 miliar dari Maming kepada organisasi tersebut.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima hasil audit transaksi terkait.
“Terkait dengan aliran dana ke salah satu ormas keagamaan dari perkara yang pernah ditangani,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).
Adapun Maming sebelumnya divonis 10 tahun penjara dalam putusan peninjauan kembali (PK) atas kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP). Ia juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan penjara dan uang pengganti Rp110 miliar.
Dalam kesempatan terpisah, Bendahara PBNU, Sumantri Suwarno, menjelaskan bahwa dana Rp100 miliar yang masuk ke rekening PBNU pada 2022 telah dicatat dan didokumentasikan sejak awal oleh staf keuangan. Menurut dia, PBNU tidak pernah menutupi keberadaan dana tersebut.
“Uang Rp100 miliar itu sejak awal tidak pernah ditutupi. Staf keuangan sudah mencatat dan mendokumentasikan,” kata Sumantri di Kantor PBNU, Selasa (2/12/2025).
Ia mengakui membatasi penyampaian informasi saat itu karena mempertimbangkan sensitivitas publik, mengingat Maming tengah menghadapi proses hukum.
“Kita tahu sensitivitasnya. Bang Maming sedang terkena kasus hukum. Yang terjadi hari ini tiga tahun lalu sudah saya pikirkan. Karena itu kita kanalisasi supaya tidak menimbulkan opini publik yang merugikan NU,” ujarnya.
Sumantri kembali menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dugaan korupsi maupun kegiatan penggalangan dana yang dilakukan Maming secara pribadi.
“PBNU sama sekali tidak terlibat, baik dalam konteks korupsinya maupun fundraising-nya. Uang yang benar saja tidak terlibat,” tegasnya.
Berdasarkan analisis internal PBNU, dana tersebut diyakini tidak berasal dari tindak pidana korupsi karena kasus hukum Maming berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010–2018, jauh sebelum ia masuk dalam kepengurusan PBNU pada 2022.
“Belakangan terbukti itu bukan uang korupsi. Sangkaan korupsi terjadi saat ia menjadi bupati. Masuk PBNU itu kan 2022,” ujar Sumantri.