KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
OTT dilakukan di sejumlah lokasi dan menambah daftar penindakan KPK sepanjang awal 2026. Berikut 6 fakta penting terkait OTT terhadap pejabat Kemenkeu.
Soal Kasus Kuota Haji 2024, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Profesor Mudzakkir meminta KPK mengakui bahwa pasal atribusi menteri sah.
Penetapan tersangka dilakukan pada 9 Januari 2026. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Namun, hingga pemeriksaan terakhir pada Jumat (30/1/2026), KPK mengaku belum menemukan angka pasti kerugian negara.
Juru bicara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Anna Hasbie, menegaskan pembagian Kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh.
Rudy menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya tidak mengesampingkan Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Undang–Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji
LBH GP Ansor menegaskan keyakinannya bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tidak bersalah dalam perkara dugaan korupsi kuota tambahan haji.
KPK dianggap gagal membedakan secara tegas antara kejahatan keuangan dan kebijakan publik yang dilandasi pertimbangan kemanusiaan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Wakil Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun sebagai Plt Wali Kota, menyusul penetapan Wali Kota Maidi sebagai tersangka.
KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo saat ini sudah berada di KPK.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Pati Sudewo. Simak di sini!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Madiun, Jawa Timur (Jatim). 15 orang termasuk Wali Kota Madiun diamankan.
Mahfud MD meminta KPK memperlakukan eks Menag Yaqut secara adil dalam pengusutan kasus kota haji.
KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita dari OTT pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp6,3 miliar.
Menurut Rifqi, sikap PP Ansor mencerminkan karakter organisasi besar dan sejalan dengan prinsip yang selama ini dicontohkan oleh Gus Yaqut.
