Fadia Arafiq dikenal sebagai salah satu kepala daerah perempuan yang memiliki latar belakang unik. Fadia merupakan putri dari penyanyi dangdut legendaris A Rafiq.
Koordinator Tim Advokat Pembela Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, mengatakan, penetapan seseorang menjadi tersangka wajib memenuhi ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di bulan Ramadan. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan kekecewaannya atas keputusan KPK. Ia menilai langkah KPK menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani dugaan korupsi kuota haji tambahan Kemenag.
Anggota Banser tampak mengawal Gus Yaqut dari kerumunan wartawan. Kehadiran mereka menjadi potret soliditas keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung Gus Yaqut.
Kondisi dan kapasitas layanan di Arab Saudi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan pembagian kuota haji.
Gus Yaqut menegaskan sepenuhnya bertanggung jawab karena meyakini apa yang telah diputuskan dan jalankan adalah benar.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dipimpin hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Karena pihak termohon tidak hadir, hakim memutuskan menunda persidangan.
Menurut asisten pribadi Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, sejak kasus pertama masuk KPK, Gus Yaqut sudah di-framing sedemikian rupa.
Jamil mengatakan, di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jelas diatur tentang pemanfaatan kuota baik dasar maupun tambahan.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK segera mengunci keterangan para saksi melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia juga menyarankan agar saksi diambil sumpahnya.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat berdampak pada kelanjutan proses penyidikan kasus kuota haji.
Nurul yang juga pakar hukum Universitas Jember itu menegaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 tidak memiliki masalah dari sisi hukum administrasi.
Nurul menilai, untuk mengetahui apakah pembagian kuota 50:50 oleh eks Menag Yaqut merugikan negara, harus berangkat dari pemahaman bahwa uang negara tercantum dalam APBN.
Praperadilan bukan bentuk perlawanan terhadap proses hukum, melainkan mekanisme kontrol dalam sistem hukum acara pidana agar setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai aturan, prosedur, dan prinsip due process of law.
