Menteri Haji dan Umrah Mochahmmad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, kehadiran aplikasi itu bertujuan agar jemaah dapat lebih fokus menjalankan ibadah tanpa memikirkan apapun.
Marwan mengatakan, pnyelenggaraan ibadah haji setiap tahun menghadapi tantangan yang dinamis. Tetapi, Kemenhaj mampu membuat sejumlah terobosan penting yang memudahkan jemaah haji Indonesia.
Sesuai amanat UUD 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin.
Inovasi dalam penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M antara lain pembagian kartu nusuk di Indonesia. Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dari Komisi VIII DPR RI.
Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama masa tanggap darurat.
Selama ini penanganan bencana masih terlalu berfokus pada respons darurat dan pemulihan pascabencana, sementara upaya pencegahan belum mendapat porsi anggaran yang memadai.
Kinerja BPKH menunjukkan adanya capaian positif, seperti meningkatnya jumlah pendaftar haji dan realisasi program kemaslahatan. Namun, di sisi masih terdapat catatan serius pada aspek utama.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania menegaskan, negara harus bertanggung jawab atas bunuh dirinya anak NTT karena tak mampu beli buku.
Saat kunjungan, Komisi VIII DPR mendorong agar upaya mitigasi dan kesiapsiagaan diperkuat, mengingat Sumatera Utara termasuk wilayah dengan potensi kerawanan bencana yang tinggi.
I Ketut Kariyasa Adnyana mengingatkan bahwa penanganan bencana saat ini memiliki tantangan yang berat karena anggaran yang telah ditetapkan turun signifikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa rencana operasional Ditjen Pesantren Kemenag harus disiapkan secara matang.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hj Ansari menyayangkan langkah Polres Tangsel yang menyelidiki laporan dugaan kekerasan verbal terhadap seorang guru perempuan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, mendesak pemerintah agar mempercepat pembangunan gedung baru untuk Sekolah Rakyat.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi mendorong asuransi kebencanaan demi lindungi rakyat dan selamatkan fiskal negara.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ina Ammania menyoroti turunnya anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta KPAI tahun 2026.
