Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hj Ansari merespons viral kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah sekolah di Bekasi Jawa Barat.
Sejumlah wilayah di Indonesia dikepung banjir akhir-akhir ini, Anggota DPR Komisi VIII meminta BAZNAS memperluas bantu korban.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah sejak dari Tanah Air.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ina Ammania menyebut, kasus Child Grooming Aurelie Moeremans adalah potret negara belum hadir melindungi perempuan dan anak.
Bencana di Sumatera telah menghancurkan sebanyak 238.783 rumah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri mendesak pemerintah agar kebut rehabilitasi.
Penurunan kuota KIP menjadi tantangan tersendiri bagi PTKIN di daerah seperti Banten yang kondisi ekonominya masih di bawah rata-rata nasional.
Kasus ibu kandung yang menyetrika anak laki-lakinya di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, baru-baru ini menyisakan keprihatinan banyak pihak.
Berapa biaya haji yang harus dibayar jemaah usai DPR dan Kemenhaj resmi menurunkan biaya perjalanan ke Arab Saudi tersebut?
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina meminta Menteri Haji dan Umrah gerak taktis untuk mengisi struktur baru kelembagaan.
Berikut ini profil Gus Alam, anggota DPR RI 4 periode yang meninggal pada hari ini, Selasa (6/5/2025).
Kabar wafatnya Gus Alam seperti diinformasikan Lakpesdam PCNU Kendal melalui sebaran pamplet yang dikirimkan di grup-grup perpesanan pada Selasa (6/5/2025) pagi.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan kesiapannya dalam penyelenggaraan haji secara penuh di tahun 2026 mendatang.
Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mengapresiasi sikap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam menghadapi efisiensi anggaran.
Panja haji Komisi VIII DPR RI menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2025.
Komisi VIII DPR RI mempertanyakan urgensi KUA menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama di Indonesia. Sebab, DPR, agar kebijakan ini bisa dijalankan harus merevisi UU.
