Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong KHL Jadi Pertimbangan Pengupahan

Kakung melanjutkan, besaran upah minimum memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli pekerja. Mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga tempat tinggal.

Oleh karena itu, kata dia, KHL menjadi rujukan penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng berharap, pemerintah memberikan ruang penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah serta posisi upah minimum terhadap KHL.

“Daerah yang masih memiliki jarak besar antara upah minimum dan KHL dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi.

Sebaliknya, daerah yang upah minimumnya sudah relatif mendekati KHL akan menyesuaikan kenaikan secara lebih moderat,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Satu sisi, lanjut Kakung, pemerintah harus berkomitmen untuk terus mengembangkan metodologi dan basis data agar perhitungan KHL semakin rinci dan akurat. “Ini sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” tegas Kakung.