Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Antrean Panjang BBM Bisa Ganggu Ekonomi dan Wisata Akhir Tahun

SEMARANG, (ERAKINI) - Masalah distribusi BBM yang memicu antrean panjang di SPBU tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis semata.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan gangguan pasokan energi dapat merembet pada kelancaran roda ekonomi daerah dan pelayanan transportasi publik.

“Antrean panjang kendaraan di SPBU tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis distribusi semata,” kata dia, Kamis (29/10/2026).

Menilik peristiwa beberapa waktu lalu terjadi di kelangkaan dan antren untuk mendapatkan BBM di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kita harapkan ini tidak terjadi di di Jawa Tengah. Karena itu berbagai langkah antisipasi harus dilakukan, apalagi mendekati akhir tahun,” kata Kakung, sapaan akrabnya Sarif Abdillah.

Kakung melanjutkan, persoalan di luar Jateng tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero). “Mengingat ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional,” kata dia.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi BBM di tingkat daerah.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini mengatakan, ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal melainkan BBM tersebut harus sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang.

“Pemerintah daerah memegang peranan krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawal dan memastikan energi tetap tersalurkan dengan baik hingga ke masyarakat,” tukas dia.

Pemda, kata dia, membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, aparat penegak hukum (Polri/TNI), dan perwakilan PT Pertamina (Persero).

“Tim ini bisa bertugas untuk memantau langsung alur distribusi, ketersediaan stok di tangki penyimpanan SPBU, hingga ketertiban antrean kendaraan guna mencegah kepanikan masyarakat,” jelasnya.

Ketahanan energi daerah, tegas Kakung, sangat bergantung pada kerja sama yang solid dengan pemangku kepentingan utama.

“Pemda bersama kepolisian juga harus memperketat pengawasan di lapangan untuk menyasar praktik-praktik ilegal, maupun menindak tegas modus penimbunan,” tandasnya.