BI Masih Cetak Rupiah Bertanda Tangan Purbaya-Perry dan Tetap Sah, Ini Alasannya
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) — Bank Indonesia (BI) masih mencetak uang rupiah yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo, meski keduanya sudah tidak lagi menjabat.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pencetakan uang merupakan kegiatan rutin untuk memastikan kebutuhan uang kartal masyarakat tetap terpenuhi.
“Cetak uang itu kan hal yang normal. Setiap tahun kita cetak uang,” kata Destry, Kamis (24/9/2026).
Menurut Destry, BI perlu menjaga ketersediaan uang kartal di seluruh wilayah, termasuk daerah yang akses terhadap layanan dan transaksi digital masih terbatas.
Pencetakan uang dilakukan berdasarkan proyeksi kebutuhan uang beredar. Untuk menentukan kebutuhan tersebut, BI bersama pemerintah membahas target uang beredar sekaligus rencana penerbitan uang kertas dan uang logam untuk periode berikutnya.
“Pada awal itu selalu kami bicarakan dengan pemerintah, kira-kira berapa target dari uang beredar nanti di dalam satu periode,” ujarnya.
Karena pencetakan dilakukan secara bertahap, uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry masih diproduksi meski keduanya telah berganti jabatan. Sebab pencetakan uang tidak dilakukan sekaligus pada awal maupun akhir tahun.
BI juga memastikan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry tetap merupakan alat pembayaran yang sah. Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI tidak memengaruhi keabsahan uang yang telah diproduksi dan diedarkan.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, uang rupiah tahun cetak 2026 dengan tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan.
“Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah,” kata Ramdan.

















