Mengapa di Satu Kecamatan Tak Ada Kantor Bank?
Prof Dr KH Muhammad Ishom, M.A.,
Suatu hari, seorang pimpinan cabang bank datang berkunjung dengan maksud melanjutkan kerja sama. Dalam suasana percakapan yang santai namun serius, muncul cerita sederhana namun sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saat itu, uang tunai di dompet benar-benar habis. Sementara kendaraan pribadi hampir kehabisan bahan bakar. Upaya untuk mencari anjungan ATM atau kantor kas bank terdekat tidak membuahkan hasil. Tidak satu pun fasilitas perbankan ditemukan di sekitar wilayah kecamatan ini.
Cerita itu disampaikan dengan nada ringan, namun sesungguhnya mencerminkan kenyataan yang tidak bisa terus dibiarkan. Sebuah kecamatan yang secara administratif aktif dan dihuni oleh cukup banyak penduduk ternyata belum memiliki layanan perbankan yang layak. Tidak ada kantor cabang, tidak ada ATM, bahkan untuk sekadar menarik uang tunai pun harus keluar dari wilayah sendiri.
Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa dalam satu kecamatan yang tergolong berkembang, fasilitas perbankan tidak juga hadir?
Dari sudut pandang lembaga , keberadaan kantor bank atau mesin ATM ditentukan oleh banyak pertimbangan. Salah satu faktor utama adalah kelayakan bisnis. Jika suatu wilayah dianggap belum memiliki potensi transaksi yang tinggi atau jumlah pengguna layanan yang mencukupi, maka pembukaan kantor akan dinilai tidak efisien. Keputusan seperti ini biasanya didasarkan pada analisis data, termasuk jumlah penduduk, tingkat literasi keuangan, dan intensitas aktivitas ekonomi.


















