KAIRO, (ERAKINI) - Sekelompok teknokrat Palestina yang diproyeksikan memegang kendali pemerintahan Gaza pascakonflik resmi menggelar pertemuan perdana mereka di Kairo pada Jumat (16/1/2026) waktu setempat.
Komite ini dibentuk pada Rabu (14/1/2026), bertepatan dengan dimulainya tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza yang difasilitasi Amerika Serikat. Terdiri atas 15 profesional nonpartisan, komite tersebut diberi mandat untuk mengelola urusan sipil dan aktivitas harian masyarakat di wilayah Palestina yang dilanda perang.
Pertemuan di Kairo berlangsung tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pembentukan apa yang ia sebut sebagai “dewan perdamaian” untuk Gaza. Dewan ini digadang-gadang menjadi komponen utama dalam fase lanjutan inisiatif perdamaian yang didukung Washington guna mengakhiri konflik berkepanjangan.
Trump menyatakan bahwa susunan anggota dewan akan diumumkan dalam waktu dekat dan menegaskan dirinya akan memimpin langsung badan tersebut. Ia bahkan menyebut dewan ini sebagai yang paling besar dan paling bergengsi sepanjang sejarah, tanpa terkecuali.
Selain itu, rancangan perdamaian tersebut juga mencakup pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini direncanakan bertugas menjaga keamanan Gaza sekaligus memberikan pelatihan kepada satuan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.
Tokoh senior Hamas, Bassem Naim, menegaskan bahwa tanggung jawab kini berada di tangan para mediator, pihak penjamin dari Amerika Serikat, serta komunitas internasional untuk memastikan komite tersebut memiliki kewenangan nyata dalam menjalankan tugasnya.
Kesepakatan perdamaian Gaza yang disokong Amerika Serikat pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober. Kesepakatan ini memungkinkan pemulangan seluruh sandera yang sebelumnya ditahan Hamas dan menghentikan pertempuran antara kelompok bersenjata Palestina dan Israel di wilayah yang lama berada dalam kepungan.
Saat ini, fase kedua dari rencana tersebut tengah berjalan, meski masih dibayangi berbagai tuduhan, mulai dari keterbatasan distribusi bantuan kemanusiaan hingga insiden kekerasan yang terus terjadi. Sejak gencatan senjata diberlakukan, tercatat sedikitnya 451 warga Palestina dilaporkan tewas akibat aksi militer Israel.
