Kubah Gedung Capitol AS terlihat sebelum fajar pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Washington. Foto AP/Mark Schiefelbein
WASHINGTON, (ERAKINI) – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) resmi mengalami shutdown setelah Partai Demokrat di Senat menolak rancangan undang-undang belanja yang diajukan Partai Republik.
Penolakan dilakukan karena RUU tersebut tidak memperpanjang atau memulihkan manfaat layanan kesehatan, sehingga memaksa sebagian operasi pemerintah berhenti sementara.
, Kamis (2/10/2025), beberapa jam setelah shutdown dimulai, Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer menyatakan bahwa jika Partai Republik mau bekerja sama, “shutdown bisa berakhir sangat cepat.” Namun, para pemimpin Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, Ketua DPR Mike Johnson, dan Presiden Donald Trump, menegaskan tidak akan bernegosiasi atau menjadi “sandera” tuntutan Demokrat.
RUU yang ditolak Demokrat hanyalah perpanjangan pendanaan sederhana selama 45 hari, yang menurut mereka seharusnya tidak kontroversial. Meskipun sikap keras Partai Republik itu mungkin tidak bertahan lama, mencapai kesepakatan tetap sulit karena kedua pihak belum menemukan titik temu terkait kebijakan kesehatan maupun rasa saling percaya.
Shutdown yang berkepanjangan juga bisa menyulitkan Demokrat. Pemerintahan Trump mengancam akan memberhentikan ribuan pekerja dan menargetkan negara bagian yang condong ke Demokrat. Pada Rabu, Gedung Putih menunda proyek kereta bawah tanah dan terowongan di negara bagian asal Schumer, New York. “Shutdown Demokrat ini menunda kemajuan pada isu-isu yang mereka klaim pedulikan,” kata Thune di lantai Senat.
Beberapa Demokrat Mulai Goyah
Partai Republik sempat mendapat angin segar ketika tiga senator Demokrat — John Fetterman (Pennsylvania), Catherine Cortez Masto (Nevada), dan Independen Angus King (Maine) — memilih menjaga pemerintah tetap terbuka. Namun, Republik yang memegang mayoritas membutuhkan delapan suara Demokrat tambahan untuk mencapai 60 suara yang diperlukan di Senat (53-47).
Pemungutan suara ulang terus digelar Thune setelah RUU gagal lolos 55-45 pada Selasa malam dan kembali gagal Rabu pagi. Ia berharap lima Demokrat akan merasa tertekan dan mendukung RUU itu “ketika mereka menyadari ini adalah kartu kalah.”
Beberapa Demokrat moderat yang tampak ragu-ragu termasuk Jeanne Shaheen (New Hampshire) dan Gary Peters (Michigan). Mereka sebelumnya pernah mendukung pemerintahan tetap terbuka pada Maret, namun memilih “tidak” setelah negosiasi panjang. Shaheen mengatakan, “Saya ingin bekerja sama dengan kolega Republik untuk menemukan titik temu.”
Demokrat di Persimpangan
Sementara beberapa Demokrat mencari jalan keluar, yang lain menegaskan harus bertahan. “Ketika ketidaktaatan hukum Donald Trump semakin menjadi-jadi selama shutdown ini, tulang punggung kita harus semakin kaku, bukan membungkuk,” kata Senator Chris Murphy (Connecticut).
“Rakyat Amerika tidak ingin kita mendanai penghancuran layanan kesehatan mereka dan demokrasi kita,” tambahnya.
Perpecahan ini menjadi dilema bagi Schumer, yang sebelumnya dihujat karena memilih bersama Republik untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka. Banyak Demokrat menilai shutdown adalah satu-satunya cara untuk menekan Trump dan kebijakannya, termasuk soal pemotongan anggaran dan layanan kesehatan.
Politik Kesehatan Jadi Isu Utama
Isu utama perdebatan adalah subsidi kesehatan dalam kerangka Affordable Care Act. Demokrat menuntut agar Partai Republik memperpanjang subsidi layanan kesehatan bagi warga yang membeli asuransi melalui pasar Affordable Care Act. Subsidi tambahan yang pertama kali diberlakukan saat pandemi COVID-19 akan berakhir akhir tahun ini, yang dapat menaikkan premi jutaan warga.
Beberapa Republikan terbuka pada perpanjangan, tetapi menginginkan perubahan. Partai Republik di DPR menilai hal ini sebagai perluasan yang tidak bisa diterima dari undang-undang kesehatan Obama. Ketua DPR Mike Johnson menegaskan, “Obamacare adalah sistem yang cacat” dan menyebut reformasi diperlukan.
Thune berulang kali mengatakan Partai Republik bersedia bernegosiasi soal subsidi setelah pemerintahan dibuka kembali. Bahkan beberapa Republikan mulai mengadakan pembicaraan informal dengan Demokrat untuk kemungkinan memperpanjang subsidi selama satu tahun sebelum dihentikan bertahap. Ide ini kemungkinan ditolak banyak Republikan, namun Demokrat menyambut positif karena ada komunikasi kedua pihak.