Thailand Gelar Pemilu Dini, Konservatif vs Reformis Bertarung Sengit
Thomas Pulungan
BANGKOK, (ERAKINI) – Thailand menggelar pemilihan umum (pemilu) legislatif dan referendum konstitusi, Minggu (8/2/2026). Pemilu digelar menyusul pembubaran parlemen oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Desember 2025 lalu.
Pemilu dini digelar di tengah persaingan politik yang ketat antara Partai Bhumjaithai (BJT) dan Partai Rakyat (People’s Party/PP). Namun, Komisi Pemilihan Umum (Election Commission/EC) menegaskan pemungutan suara akan berjalan aman dan transparan.
Mengutip Bangkok Post, pemilu kali ini digelar di salah satu periode politik paling bergejolak dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun kurang dari tiga tahun, Thailand telah tiga kali berganti pemerintahan, termasuk pembubaran parlemen secara mendadak pada Desember 2025 akibat tekanan politik terhadap pemerintahan konservatif Perdana Menteri Anutin Charnvirakul.
Karena itu, pemungutan suara ini dipandang krusial untuk menentukan arah politik Thailand ke depan, dengan pertarungan utama antara kubu konservatif yang dipimpin BJT dan blok reformis di bawah PP.
EC bersama Kepolisian Kerajaan Thailand (Royal Thai Police/RTP) menyatakan kesiapan penuh untuk mengawasi jalannya pemilu. Fokus pengamanan ditingkatkan menyusul sejumlah masalah yang muncul saat pemungutan suara awal pekan lalu.
RTP menegaskan akan menegakkan undang-undang pemilu secara ketat dan menindak segala bentuk pelanggaran. Masyarakat diimbau mematuhi seluruh ketentuan demi kelancaran dan legalitas proses pemungutan suara.
Mekanisme Penghitungan dan Pengumuman Hasil EC merinci mekanisme penghitungan suara untuk pemilihan anggota parlemen (MP) serta referendum amandemen konstitusi. Setelah TPS ditutup pukul 17.00 waktu setempat, penghitungan suara dilakukan secara terbuka di masing-masing TPS.

















