Prancis Kembali Siaga, 70.000 Polisi Dikerahkan Antisipasi Demonstrasi Nasional

JAKARTA, (ERAKINI) — Pemerintah Prancis meningkatkan status keamanan menjelang gelombang demonstrasi nasional pada Sabtu (24/10), sepekan setelah kerusuhan yang melanda sejumlah kota dan menjadi salah satu gejolak sosial terburuk di negara itu dalam beberapa dekade terakhir.

Sebanyak 70.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang di Paris dan berbagai kota lainnya. Aksi yang awalnya dipelopori pelajar itu kini meluas, melibatkan serikat pekerja dan kelompok oposisi yang memprotes kebijakan pemerintah serta tekanan biaya hidup.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menegaskan, aparat tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi kekerasan, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum.

“Kami tidak akan membiarkan satu pun pelanggaran tanpa tindakan,” kata Nuñez, seraya memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan, dilansir BBC.

Ia juga menyebut adanya seruan kekerasan di media sosial yang dikaitkan dengan kelompok kiri radikal, terpisah dari demonstrasi yang telah direncanakan.

Pengerahan besar-besaran aparat dilakukan setelah pemerintah mendapat kritik dari partai-partai oposisi karena dinilai gagal mengantisipasi skala kerusuhan pada 17 Oktober lalu. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah toko dijarah, bangunan dibakar, dan aparat kewalahan menghadapi massa di beberapa kota.

Pembatasan Demonstrasi Meluas
Pemerintah Prancis memperketat aturan demonstrasi untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi. Presiden Emmanuel Macron sebelumnya menetapkan bahwa hanya demonstrasi yang diselenggarakan serikat pekerja yang diakui yang diizinkan berlangsung pada Sabtu.

Sejumlah kota, termasuk Lyon, Nice, dan Montpellier, bahkan memberlakukan larangan menyeluruh terhadap aksi berkumpul. Namun, pembatasan tersebut tidak menyurutkan para pengorganisasi demonstrasi. Ratusan aksi dalam berbagai skala tetap direncanakan di sejumlah wilayah.

Kebijakan itu juga diterapkan berbeda-beda di setiap kota. Di Marseille, misalnya, larangan demonstrasi yang sempat diberlakukan secara menyeluruh kemudian dicabut agar pawai yang diorganisasi serikat pekerja dapat berlangsung.

Di Paris, demonstrasi yang diselenggarakan serikat pelajar dan didukung kelompok buruh diwajibkan mengikuti rute di luar pusat kota. Meski demikian, berbagai langkah antisipasi tetap dilakukan di sejumlah kawasan strategis.

Museum Louvre, Orsay, dan Picasso dijadwalkan tutup. Pertandingan kandang Paris Saint-Germain (PSG) yang semula berlangsung pada Sabtu juga dipindahkan ke Senin. Sejumlah pelaku usaha memilih menutup etalase toko dengan papan pelindung untuk mengantisipasi kemungkinan penjarahan.

Ratusan Orang Dipenjara
Kerusuhan pekan lalu meninggalkan kerusakan besar di sejumlah kota. Salah satu simbol kehancuran adalah balai kota Limoges yang merupakan bangunan bersejarah dari abad ke-19 dan dibakar saat kerusuhan berlangsung.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu, saat mengunjungi Limoges pada Jumat, menyatakan pemerintah pusat akan membiayai pembangunan kembali gedung tersebut sesuai bentuk aslinya. Langkah itu diambil agar beban pemulihan tidak sepenuhnya ditanggung pembayar pajak setempat.

Menteri Kehakiman Gérald Darmanin mengatakan, sebanyak 232 orang telah dipenjara terkait kerusuhan 17 Oktober. Lebih dari 1.100 orang lainnya telah menjalani proses persidangan melalui mekanisme peradilan cepat.

Sekitar 260 perkara di antaranya berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas kelompok terorganisasi.

Darmanin juga memerintahkan jaksa mengupayakan sanksi berat terhadap orang-orang yang terbukti melakukan penjarahan atau menyerang polisi. Sanksi yang diusulkan mencakup larangan mengikuti demonstrasi, pencabutan hak pilih, serta pembatasan akses ke media sosial.

Gerakan Rompi Kuning Kembali Muncul
Aksi yang semula berangkat dari tuntutan pelajar untuk memperbaiki kondisi sekolah dan mengatasi kekurangan tenaga pengajar kini berkembang menjadi gerakan protes yang lebih luas.

Ketidakpuasan masyarakat turut dipicu kenaikan biaya hidup dan kekhawatiran terhadap kemungkinan pemangkasan belanja pemerintah yang dapat berdampak pada layanan publik.

Gerakan rompi kuning atau gilets jaunes, yang sebelumnya menggelar demonstrasi besar pada masa jabatan pertama Macron, juga diperkirakan kembali meramaikan aksi nasional.

Gerakan yang memperoleh dukungan dari kelompok kiri maupun kanan tersebut menentang kebijakan pemerintah dan menuntut Macron mengundurkan diri. Situs yang terkait dengan kelompok itu mencantumkan lebih dari 500 rencana demonstrasi dan sekitar 200 aksi lainnya untuk Sabtu.

Kelompok tersebut juga menolak menyatukan sikap dengan kecaman terhadap kekerasan pekan lalu dan menuduh polisi menyerang para demonstran.

Pada Jumat, Macron menerima perwakilan pelajar sekolah menengah untuk membahas tuntutan perbaikan pendidikan. Perwakilan pelajar mengatakan Presiden telah menyampaikan sejumlah komitmen, tetapi mereka tetap menyerukan agar siswa melanjutkan mobilisasi.

Penasihat Macron menyebut pemerintah akan mengumumkan serangkaian komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah menengah mulai Senin.