Asap mengepul dari Mayuree Naree, sebuah kapal pengangkut curah berbendera Thailand, setelah kapal tersebut terkena proyektil yang ditembakkan oleh pasukan Iran di Selat Hormuz, sebelah utara Oman, pada 11 Maret 2026. (Foto: AP).
WASHINGTON, (ERAKINI) – Amerika Serikat (AS) meningkatkan tekanan terhadap dengan menuntut Teheran mengeluarkan pernyataan resmi bahwa terbuka bagi pelayaran internasional dan tidak akan lagi menjadi sasaran serangan. Tuntutan tersebut muncul di tengah kembali memanasnya ketegangan antara kedua negara serta kekhawatiran dunia terhadap stabilitas salah satu jalur energi terpenting di planet ini.
Sejumlah pejabat senior AS, yang berbicara kepada wartawan dengan syarat anonim, mengungkapkan bahwa Washington menginginkan jaminan publik dari Iran terkait keamanan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Mereka juga menilai situasi politik internal Iran saat ini semakin rumit akibat adanya persaingan kekuasaan di lingkaran elite pemerintahan.
Menurut para pejabat tersebut, serangkaian serangan yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir diduga dilakukan oleh kelompok garis keras di Iran yang bertindak di luar kendali pemerintah pusat dan berupaya menggagalkan proses gencatan senjata antara Washington dan Teheran.
Di tengah perkembangan tersebut, Presiden AS, Donald Trump, kembali mengeluarkan pernyataan keras melalui media sosial dengan menyebut kesepakatan gencatan senjata sementara antara kedua negara telah berakhir.
Meski demikian, pemerintahan Trump menegaskan jalur diplomasi masih terbuka dan pembicaraan akan terus dilanjutkan guna mencari penyelesaian permanen terhadap konflik yang telah mengguncang kawasan Timur Tengah.
Pejabat AS mengungkapkan bahwa Trump telah memberikan tenggat waktu terbatas kepada tim negosiator untuk mencapai kesepakatan baru dengan Iran. Namun apabila diplomasi menemui jalan buntu, pemerintah AS disebut memiliki sejumlah opsi lain yang siap digunakan.
Di sisi lain, Iran tetap mempertahankan sikap tegas terkait Selat Hormuz. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa seluruh aktivitas di jalur pelayaran tersebut merupakan kewenangan penuh Teheran. "Setiap upaya oleh pihak luar untuk campur tangan atau menetapkan pengaturan kekuasaan akan melanggar kesepakatan, merusak pelaksanaannya, menunda pemulihan navigasi komersial normal, membahayakan keselamatan maritim, dan meningkatkan ketegangan regional," tegas Iravani.
Iran bahkan disebut menginginkan kendali eksklusif atas Selat Hormuz dan mengusulkan penerapan biaya bagi kapal-kapal yang melintas. Gagasan tersebut berseberangan dengan pandangan internasional yang selama puluhan tahun menganggap jalur tersebut sebagai perairan internasional.
Sebelum konflik meletus, sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan terhadap jalur ini sempat memicu lonjakan harga energi global hingga menyentuh angka sekitar 120 dolar AS per barel sebelum kemudian kembali menurun.
Washington juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan baru terkait program nuklir Iran harus mencakup penyerahan cadangan uranium yang telah diperkaya pada tingkat tinggi. Menurut pejabat AS, material tersebut berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam perundingan mendatang.
Mereka menegaskan bahwa tidak akan ada kesepakatan nuklir selama Iran belum mematuhi ketentuan gencatan senjata dan masih melakukan aksi yang mengancam keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Para pejabat tersebut juga mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat masih memiliki berbagai pilihan untuk memastikan material nuklir Iran tidak dapat digunakan di masa depan apabila proses diplomasi gagal mencapai hasil.
Situasi semakin rumit setelah sejumlah serangan udara kembali menghantam wilayah Iran meskipun Washington telah menyatakan operasi militernya berakhir. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ketidakjelasan pelaku memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan keterlibatan aktor lain di kawasan.
Media pemerintah Iran mengutip pernyataan Esmail Kousari, anggota komite keamanan nasional parlemen Iran sekaligus mantan komandan Garda Revolusi, yang menuding Uni Emirat Arab memiliki peran tersembunyi dalam operasi militer Amerika Serikat. Kousari memperingatkan bahwa Abu Dhabi akan menghadapi konsekuensi atas dugaan kerja sama tersebut.
Sementara itu, juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Tim Hawkins, menyatakan tidak ada perkembangan operasional baru yang dapat diumumkan setelah pernyataan Trump terkait gencatan senjata.
Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah negara mediator berupaya mencegah konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari Oman untuk membahas situasi Selat Hormuz dan prospek penyelesaian konflik.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan optimisme bahwa solusi diplomatik masih dapat dicapai dalam waktu dekat. Di sisi lain, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengaku telah berbicara langsung dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, serta Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, guna mendorong semua pihak menahan diri dan mengutamakan dialog.
Di tengah manuver diplomatik tersebut, Israel kembali mengeluarkan peringatan kepada Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan negaranya siap kembali melakukan operasi militer apabila diperlukan. "Jika kami harus kembali beraksi, kami akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar," kata Katz dalam sebuah upacara militer.
