PM Jepang Takaichi Resmi Bubarkan DPR, Pemilu Dadakan Langsung Digelar 8 Februari

Dilansir kantor berita Jepang Kyodo News, pembubaran DPR pada awal masa sidang parlemen reguler itu secara efektif menandai dimulainya masa kampanye singkat menjelang pemilu. Baik kubu pemerintah maupun oposisi mulai menggulirkan wacana penghapusan pajak konsumsi atas bahan makanan untuk meringankan beban rumah tangga yang terdampak inflasi.

Blok penguasa yang dipimpin Takaichi menargetkan mayoritas di majelis rendah yang berpengaruh. Namun, kekhawatiran meningkat karena banyak suara dari pendukung mantan mitra koalisi partainya—yang didukung kelompok keagamaan besar—berpotensi mengalir ke partai oposisi utama yang baru dibentuk.

Pada Jumat pagi, kabinet Takaichi menyetujui rencana pembubaran majelis beranggotakan 465 kursi tersebut. Meski perdana menteri memiliki kewenangan untuk membubarkan majelis rendah, ini merupakan pembubaran pertama pada awal masa sidang reguler dalam 60 tahun terakhir.

Dengan masa jabatan anggota parlemen saat ini dijadwalkan berakhir pada 2028, Takaichi membenarkan keputusannya menggelar pemilu dengan alasan belum memperoleh dukungan publik atas kepemimpinannya yang dimulai pada Oktober, serta atas koalisi pemerintahan baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang dibentuk pada bulan yang sama.

Pemilu ini juga akan diikuti kandidat dari blok oposisi baru, Centrist Reform Alliance, yang diluncurkan oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Partai Komeito—mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.

Pada hari yang sama, Takaichi mengatakan akan meminta penilaian langsung dari pemilih terkait “pergeseran kebijakan besar”, termasuk sikap fiskalnya yang “bertanggung jawab namun agresif” serta kebijakan yang dijanjikan dalam kesepakatan koalisi antara LDP dan JIP, yang dikenal sebagai Nippon Ishin.

Takaichi juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemilih di wilayah bersalju lebat karena menggelar pemilu langka pada Februari, serta berjanji akan “melakukan segala upaya untuk meminimalkan ketidaknyamanan sambil tetap waspada”.

Ia mengimbau para pelajar untuk menggunakan hak pilih—termasuk melalui pemungutan suara awal jika diperlukan—dalam “pemilu penting yang akan menentukan masa depan Jepang”, di tengah berlangsungnya ujian masuk perguruan tinggi. Di Jepang, warga berusia 18 tahun ke atas berhak memilih.

Seiring koalisi pemerintah mempertimbangkan penangguhan pajak konsumsi atas makanan dan aliansi oposisi mengusulkan penghapusan total untuk komoditas tersebut, perhatian kampanye diperkirakan akan tertuju pada cara mencari sumber pendanaan pengganti, di tengah kenaikan harga berkepanjangan dan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang.

Isu politik dan uang, menyusul skandal dana gelap yang menimpa LDP dalam beberapa tahun terakhir, serta persoalan terkait penduduk asing dan wisatawan, juga diperkirakan mengemuka dalam perdebatan pemilu.

Meski kabinet Takaichi menikmati tingkat dukungan yang tinggi, blok penguasa hanya memegang mayoritas sangat tipis di majelis rendah dan masih menjadi minoritas di Majelis Tinggi (Dewan Penasihat), sehingga harus bekerja sama dengan partai oposisi untuk meloloskan undang-undang.

Kepergian Komeito dari koalisi, menurut analis politik, akan menjadi pukulan berat bagi LDP. Mantan mitra junior itu diyakini mampu memobilisasi sekitar 10.000 hingga 20.000 suara per daerah pemilihan, sehingga menjadi faktor penentu.

Dalam pemilu mendatang, sorotan tertuju pada apakah aliansi baru mampu secara konsisten menarik suara dari basis Komeito yang didukung Soka Gakkai, organisasi Buddha awam terbesar di Jepang dan sumber dukungan kampanye utama LDP selama ini.

Di internal LDP, kegelisahan masih terasa terkait bertarung tanpa dukungan Komeito. Seorang legislator senior menyatakan dampaknya “sulit diprediksi”.

Namun, Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki mengatakan dalam sebuah program televisi bahwa kepercayaan telah terbangun di daerah-daerah selama dua dekade pemerintahan LDP–Komeito, seraya menambahkan bahwa para kandidat masih dapat mencari kerja sama di tingkat lokal.

Sementara itu, Partai Komunis Jepang memutuskan tidak bekerja sama dengan aliansi baru tersebut. Dalam pemilu nasional sebelumnya, partai ini kerap menahan diri untuk tidak mengajukan kandidat demi memungkinkan kontestasi satu lawan satu antara kubu pemerintah dan oposisi, dengan mempertimbangkan posisi CDPJ.

Keputusan Takaichi menetapkan tanggal pemilu hanya 16 hari setelah pembubaran majelis rendah—jarak terpendek dalam era pascaperang—menuai kritik karena dinilai memberi waktu sangat terbatas bagi pemilih untuk menilai proposal kebijakan yang bersaing.

Partai-partai oposisi juga mengecam Takaichi karena memanggil pemilu sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April, menudingnya mengutamakan kepentingan politik.