Iran-AS Kembali Panas, Saling Gempur usai Trump Menolak Laporan Kesepakatan Hormuz

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis mengumumkan bahwa mereka telah menyerang pangkalan udara milik AS sebagai balasan atas operasi militer Washington di sekitar Bandar Abbas. Menurut pejabat Amerika yang identitasnya dirahasiakan, militer AS sebelumnya melancarkan serangan yang menargetkan pusat kendali drone Iran di dekat Selat Hormuz dan berhasil menjatuhkan empat drone tempur milik Teheran.

Pejabat tersebut menyebut tindakan Washington sebagai langkah defensif yang diklaim bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata rapuh yang mulai berlaku sejak awal April lalu. Namun, pihak Iran menilai operasi tersebut sebagai agresi terbuka yang memicu respons militer balasan.

Media Iran melaporkan bahwa IRGC membidik pangkalan udara AS yang disebut menjadi titik peluncuran serangan terhadap fasilitas drone di dekat Bandar Abbas. Di sisi lain, Kuwait yang menjadi lokasi salah satu pangkalan militer terbesar AS di kawasan Teluk juga mengaku menghadapi ancaman rudal dan drone, meski tidak mengungkap pihak pelakunya.

Situasi regional semakin memanas ketika Israel melaporkan aktivitas pesawat asing di wilayah utaranya. Sirene peringatan udara pun dibunyikan di sejumlah area sebagai langkah antisipasi.

Memanasnya konflik langsung mengguncang pasar global. Harga minyak dunia yang sebelumnya sempat turun lebih dari lima persen kembali melonjak tajam. Minyak mentah AS tercatat naik lebih dari tiga persen, sementara pasar saham melemah dan dolar AS menguat.

Perang yang pecah sejak 28 Februari akibat serangan gabungan AS dan Israel disebut telah menewaskan ribuan orang serta memicu lonjakan besar harga energi dunia. Meski demikian, Trump terus menyatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai masih terbuka.

Dalam rapat kabinet yang disiarkan media, Trump menepis laporan televisi pemerintah Iran yang mengklaim telah memperoleh draf kesepakatan tidak resmi terkait pemulihan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz. Draf tersebut disebut mengusulkan pengelolaan bersama antara Iran dan Oman untuk mengatur lalu lintas kapal di kawasan strategis itu.

Trump menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak menguasai Selat Hormuz karena jalur tersebut merupakan perairan internasional. Bahkan, ia melontarkan ancaman keras terhadap Oman apabila negara itu dianggap mendukung dominasi Iran di kawasan. “Tidak ada yang akan mengendalikan selat itu. Itu wilayah internasional. Oman harus bersikap sebagaimana negara lain atau kami akan menghancurkannya,” ujar Trump.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengecam serangan AS di Bandar Abbas sekaligus menyatakan solidaritas Iran terhadap Oman atas ancaman dari pejabat Amerika.

Trump juga menegaskan bahwa Washington belum mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Iran. Gedung Putih sendiri membantah laporan televisi Iran mengenai rancangan kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai informasi yang sepenuhnya direkayasa.

Di tengah memanasnya situasi, parlemen Iran menegaskan bahwa tekanan dan ancaman AS tidak akan membuat Teheran mundur dari tuntutannya. Ketua Komite Keamanan Nasional parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa negaranya tetap bersikeras mempertahankan program pengayaan uranium, mengontrol Selat Hormuz, serta menuntut pencabutan sanksi ekonomi.

Menurut Azizi, Trump kini berada dalam kebuntuan strategis sehingga terus berganti antara melontarkan ancaman dan menawarkan negosiasi damai.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut paling vital di dunia karena menjadi lintasan hampir seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair global sebelum perang pecah. Perselisihan mengenai kendali selat, program nuklir Iran, serta sanksi ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam pembicaraan damai kedua negara.

Pemerintah AS melalui Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi baru terhadap Otoritas Selat Teluk Arab, lembaga Iran yang dibentuk untuk mengatur lalu lintas di kawasan Hormuz. Washington menilai lembaga tersebut mengancam keamanan nasional AS.

Sementara itu, laporan televisi Iran menyebut rancangan kesepakatan juga memuat kemungkinan penarikan pasukan militer AS dari kawasan sekitar Iran. Namun, isu keberadaan militer Amerika di Timur Tengah disebut masih memerlukan pembahasan lanjutan.

Menariknya, laporan Iran mengenai draf perjanjian itu tidak menyinggung program nuklir Teheran yang selama ini menjadi tuntutan utama Washington. Sumber-sumber Iran menyebut pembahasan soal nuklir akan dilakukan pada tahap negosiasi berikutnya.

Pemerintah Iran terus menegaskan bahwa program nuklir mereka hanya bertujuan damai. Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, kembali menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir.