Para petugas dapur di SPPG sedang menyiapkan makanan MBG untuk anak-anak di Jakarta (Foto: Ist).
JAKARTA, (ERAKINI) - Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjadi sorotan masyarakat. Adi meminta pemerintah memastikan program MBG berjalan efisien agar tidak terlalu membebani keuangan negara.
Menurut Adi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono perlu menunjukkan komitmen bahwa masukan publik bertujuan memperbaiki kinerja dan implementasi program MBG.
"Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah efisiensi anggaran. Sebisa mungkin, program ini tidak terlalu membebani keuangan negara, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk sektor-sektor lain di tengah situasi ekonomi global dan nasional yang sedang menghadapi tantangan," ujar Adi dalam tayangan YouTube pribadinya, AdiPrayitno, seperti dilihat erakini, Jumat (18/9/2026).
Adi menilai efisiensi penting dilakukan karena program MBG memiliki anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan program-program lainnya. Efisiensi juga diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa program MBG terbuka terhadap masukan dan kritik.
"Kalau kita jujur, program Makan Bergizi Gratis memiliki anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan program-program lainnya. Karena itu, efisiensi menjadi penting untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa program ini terbuka terhadap masukan dan kritik," tuturnya.
Lebih lanjut, Adi menekankan pentingnya memastikan program MBG diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Terutama kepada masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Efisiensi juga harus dilakukan agar program MBG benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ujarnya.
Adi menegaskan, masukan publik harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program. Selain itu, perlu ada titik kompromi antara pihak yang meminta program MBG dihentikan dan pemerintah yang ingin melanjutkannya.
"Di satu sisi, banyak kalangan kritis, pegiat demokrasi, aktivis mahasiswa, termasuk adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), meminta agar program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Namun, pemerintah tampaknya akan terus melanjutkan program ini karena dianggap sebagai salah satu program populis," beber Adi.
Melihat perdebatan terkait MBG, Adi mendorong pemerintah melakukan efisiensi, refocusing anggaran, dan memastikan program MBG tepat sasaran.
"Kalau memang ada sekolah atau siswa yang tidak membutuhkan program ini, tidak perlu dipaksakan. Namun, program tersebut harus diberikan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan," katanya.
Pemerintah, kata Adi, perlu memaksimalkan peran kantin sekolah dalam mendukung pelaksanaan program MBG karena hal itu menjadi salah satu poin penting dalam memperbaiki implementasi program MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Adi menyoroti rencana penataan ulang program MBG yang disampaikan pemerintah. Adi lalu menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengenai pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut pembengkakan jumlah dapur SPPG telah mengakibatkan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan. Menurut Adi, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
"Angka Rp1 triliun per bulan itu angka yang tidak main-main," ujar Adi.
Adi menjelaskan, berdasarkan pernyataan Zulkifli Hasan, jumlah dapur SPPG yang direncanakan sebelumnya sekitar 21.000 unit. Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut meningkat menjadi kurang lebih 27.000 unit.
Artinya, terdapat pembengkakan sekitar 6.000 unit dapur SPPG. Pembengkakan tersebut disebut berkontribusi terhadap pemborosan anggaran negara hingga Rp 1 triliun setiap bulan.
"Jangan sampai program-program populis pemerintah, program ideal ini tidak sesuai dengan harapan dan justru mengakibatkan pemborosan yang cukup luar biasa," katanya.