Pelantikan Kepala Daerah Resmi Batal 6 Februari, Pemerintah dan DPR Ketok Palu Jadwal Baru Hari Ini

Menurut Tito, rapat ini akan membahas evaluasi Pilkada 2024 dan agenda terkait pelantikan kepala daerah. "Siang nanti jam 14.00. Kalau ini (rapat Kemendagri-BNPP dan DPR), cepat berarti jam 14.00 sesuai on time," kata Tito.

Sebelumnya Tito sudah menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah nonsengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan batal dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Keputusan membatalkan pelantikan itu diambil sebagai respons atas putusan sela MK.

MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025. Sehingga, pemerintah berencana menggelar pelantikan kepala daerah disatukan dengan hasil putusan dismissal MK.

"Saya telah menyampaikan dan melaporkan kepada Bapak Presiden adanya putusan sela ini, yang memungkinkan pelantikan serempak tahap kedua. Setelah ada putusan dismissal, itu jaraknya tidak terlalu jauh," kata Tito.

Presiden Prabowo, lanjut Tito, kemudian memberikan arahan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan serentak agar lebh efisien. Sehingga pemerintah sepakat untuk menyatukan pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil dismissal.

"Beliau  (Presiden) berprinsip bahwa kalau memang jaraknya tidak terlalu jauh untuk efisiensi, sebaiknya satukan saja. Antara yang non-sengketa dengan yang dismissal," jelas Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengungkapkan bahwa rapat hari ini bertujuan untuk membatalkan keputusan yang diambil dalam rapat sebelumnya pada 22 Januari 2025.

Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar pada 6 Februari 2025. "Rapat ini akan menganulir supaya keputusan perhitungan waktu tanggal 15 sampai 20 Februari ini tidak meleset lagi," kata Aria Bima.

Dalam rapat hari ini juga direncanakan pelantikan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, akan digelar secara serentak dalam satu hari. Pelantikan tersebut dijadwalkan ilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Ya, ada penggabungan yang kurang lebih akan ada tambahan jumlah 100 kota/kabupaten. Jadi nanti pelantikan serentak itu akan kurang lebih diikuti sekitar 300-an," jelas Aria.