Suasana sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). (Foto: Ahdori/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang menegaskan bahwa dana haji yang dibayarkan jemaah kepada pemerintah bukan termasuk dalam kategori keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim penasihat hukum mantan Menteri Agama atau dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Awalnya, Dian mendapat pertanyaan dari penasihat hukum Gus Yaqut mengenai status uang jemaah haji yang dibayarkan kepada pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kuasa hukum mempertanyakan apakah dana tersebut dapat dikategorikan sebagai uang negara, mengingat dana setoran jemaah haji merupakan dana titipan yang tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menjawab pertanyaan tersebut, Dian menjelaskan bahwa keuangan negara pada dasarnya merupakan kekayaan bersih negara yang mengalami penambahan atau pengurangan dan tercatat dalam APBN. Menurut dia, salah satu indikator untuk menentukan apakah suatu dana termasuk uang negara adalah penetapan statusnya sebagai kas negara oleh menteri keuangan.
"Kas negara itu, Yang Mulia, dalam Pasal 1 angka 7 PP Nomor 39 Tahun 2007 adalah kas yang ditetapkan menteri keuangan. Jelas ada penetapan menteri keuangan, Yang Mulia, jenisnya namanya kas negara," kata Dian di hadapan majelis hakim.
Dian menilai, dana haji tidak dapat disebut sebagai kas negara karena tidak pernah ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bagian dari kas negara. Dian juga menjelaskan bahwa dana haji merupakan uang milik jemaah yang hanya dititipkan untuk dikelola oleh pemerintah melalui mekanisme pengelolaan keuangan haji.
"Kalau dia kas negara, maka harusnya dia namanya kas negara dong, tidak nama lain," ujarnya.
Menurut Dian, penjelasannya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dian menyebut, aturan itu menunjukkan bahwa dana haji bukan merupakan milik BPKH, apalagi milik negara. Salah satu ketentuannya mengatur bahwa apabila terdapat kelebihan saldo dalam pengelolaan keuangan haji, dana tersebut wajib dikembalikan kepada jemaah haji.
"Kalau kelebihan saldonya, BPKH kamu wajib kembalikan kepada jemaah haji. Artinya kan uang saya, Yang Mulia, sebagai jemaah haji, bukan uang BPKH, apalagi bukan uang negara," tutur Dian.
Dian membandingkan ketentuan tersebut dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara pada badan layanan umum (BLU). Dalam pengelolaan keuangan BLU, kata dia, sisa saldo lebih dapat diserahkan sebagai penerimaan negara. Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku dalam pengelolaan keuangan haji karena kelebihan dana harus dikembalikan kepada jemaah.
"Kalau dia uang negara, Yang Mulia, dikembalikan ke kas negara dong, bukan ke para jemaahnya. Karena statusnya di ayat 1 tadi, Yang Mulia, bahwa ini adalah dana titipan jemaah haji," beber Dian.
Dian menerangkan, dana titipan jemaah haji jelas tidak termasuk dalam komponen keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Sebab, dana tersebut tidak pernah menjadi penambah kekayaan bersih negara dan tidak dibelanjakan melalui mekanisme APBN.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa karakteristik pengelolaan keuangan haji berbeda dengan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perbedaannya terletak pada prinsip pengelolaan. Keuangan haji dikelola berdasarkan prinsip syariah, sedangkan APBN menggunakan mekanisme keuangan negara yang bersifat konvensional.
Dian lalu mencontohkan, dana abadi umat yang berasal dari pengelolaan dana haji tidak dapat begitu saja digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Menurut Dian, penggunaan dana tersebut harus tetap mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan haji yang berlandaskan prinsip syariah.
"Jadi, uang negara tidak mungkin berdasarkan sistem syariah, karena kembali lagi, Yang Mulia, ini berbasis konvensional dengan sistem keuangan negara melalui mekanisme APBN," ucapnya.
Dian melihat, perbedaan prinsip dan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keuangan haji memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak bisa disamakan dengan keuangan negara.
"Itu saja untuk menunjukkan karakter dari keuangan haji betul-betul sangat berbeda dan jauh sangat berbeda, Yang Mulia, dengan suatu status keuangan negara," kata Dian.
Sebagai informasi, dalam kasus ini Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex didakwa terkait kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui penasihat hukumnya menilai bahwa tidak ada unsur pidana dalam pengaturan kuota haji tambahan tahun 2024. Bahkan fakta persidangan menunjukkan tidak ada aliran uang yang diterima Gus Yaqut maupun Gus Alex terkait perkara yang dipermasalahkan KPK tersebut.
Sidang berlangsung di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin hakim ketua Ni Kadek Susantiani dengan dua hakim anggota.
