Al Busyra Basnur: Pemerintah Daerah Perlu Dilibatkan Lebih Luas dalam Diplomasi Global

JAKARTA, (ERAKINI) – Peran pemerintah daerah perlu diperluas dalam diplomasi global. Sebab sebagian besar potensi kerja sama internasional justru berada di daerah dan membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah serta masyarakat.

Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) Al Busyra Basnur mengatakan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara, terutama di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Al Busyra saat memberikan pidato kunci pada pembukaan China-Indonesia Think Tank Forum 2026 di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Forum bertema China-Indonesia Cooperation under the Four Global Initiatives: Opportunities, Challenges and Future Prospect itu diselenggarakan BRIN bekerja sama dengan National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences (NIIS, CASS).

Menurut Al Busyra, Tiongkok dapat menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Pemerintah provinsi maupun kota di negara tersebut terlibat langsung dalam membangun hubungan dengan berbagai mitra luar negeri.

Mantan Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika itu menilai, pendekatan serupa perlu terus dikembangkan di Indonesia. Sebab, banyak potensi kerja sama internasional yang dapat digali melalui pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Ia juga menyoroti perubahan situasi global yang berlangsung sangat cepat. Bahkan, sejumlah kawasan dunia saat ini menghadapi kondisi yang berbahaya dan penuh ketidakpastian.

"Namun masyarakat tetap menginginkan agar negara-negara bekerja sama mengatasi situasi tersebut. Menurut The Rockefeller Foundation dan Focaldata, 69 persen masyarakat di 34 negara menilai kondisi dunia memburuk dalam satu tahun terakhir," ujar Al Busyra.

Ia menambahkan, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok selama ini telah menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah provinsi dan kota di kedua negara dalam berbagai bidang.

Ke depan, menurut dia, diplomasi publik atau people-to-people diplomacy akan semakin menentukan arah hubungan dan kerja sama internasional. Diplomasi tidak cukup hanya dijalankan melalui hubungan antarpemerintah pusat, tetapi juga perlu diperkuat melalui interaksi langsung antarmasyarakat.

"Ke depan, diplomasi publik atau people-to-people diplomacy akan semakin penting dalam hubungan dan kerja sama internasional," katanya.

Al Busyra mengungkapkan, dalam kurun waktu satu tahun empat bulan, PPIT telah menyelenggarakan sekitar 45 kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia maupun Tiongkok.

"Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama kedua negara melalui keterlibatan langsung pemerintah daerah dan masyarakat," tandasnya.

China-Indonesia Think Tank Forum 2026 dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Dr. Muhammad Najib Azca.

Sementara itu, dari pihak Tiongkok, sambutan disampaikan Prof. Chen Xin, Wakil Direktur Jenderal National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences (NIIS, CASS).

Forum tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari Indonesia dan Tiongkok. Mereka terdiri atas peneliti, akademisi, pejabat pemerintah, insan pers, serta para pengambil keputusan.

Melalui forum ini, kedua negara membahas peluang, tantangan, dan prospek kerja sama Indonesia-Tiongkok di tengah perubahan tatanan global, sekaligus memperkuat peran berbagai pemangku kepentingan dalam membangun hubungan bilateral yang lebih luas.